Krisis BBM Subsidi di Pelra Luwuk, Komisi 2 Tuntaskan Lagi Satu Tugasnya

Ketua Komisi 2 DPRD Banggai, Sukri Djalumang. (Foto: Sofyan Labolo)

Luwuk, LUWUK TIMES— Bukan Sukri Djalumang namanya jika tidak mampu menuntaskan persoalan di lembaga legislatif.

Tak butuh waktu lama, Komisi 2 DPRD Banggai mampu menjadi mediator sekaligus memberi solusi terkait keluhan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pelayaran Rakyat (Pelra) Kabupaten Banggai tentang dihentikannya suplai bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar, melalui rapat dengar pendapat (RDP) yang dilaksanakan di kantor dewan, Kamis (02/07/2020).

“Alhamdulillah kami sudah keluarkan rekomendasinya. Semoga bisa ditindak lanjuti pihak yang berkompoten,” kata Sukri yang ditemui Luwuk Times usai memimpin RDP di lantai dua parlemen lalong.

Politisi Partai NasDem ini menjelaskan, persoalan ini berawal dari keluhan DPC Pelra Kabupaten Banggai. Lembaga itu mengeluhkan tentang kuota BBM subsidi untuk belasan kapal yang beroperasi.

Menurut pihak Pelra, mereka sudah mengusulkan distribusi BBM subsidi itu kepada BPH Migas untuk triwulan ketiga. Namun usulan yang dilaksanakan beberapa kali itu, tak disikapi.

Bahkan pengakuan Kepala UPP Luwuk Klas II yang hadir dalam RDP juga telah mengusulkan alokasi BBM berikut nama nama kapal yang beroperasi di Pelra Luwuk.

 

Baca juga: Bayar Tunggakan Kapitasi dan Nonkapitasi, DPRD Minta Pemda Anggarkan di APBD-P

 

Akan tetapi dilain sisi BPH Migas mengaku belum menerima usulan tersebut. “Yang terjadi hanyalah miskomunikasi,” kata Ketua Bappilu DPD Partai NasDem Kabupaten Banggai ini.

Menyikapinya, Komisi 2 menyarankan agar DPC Pelra kembali melayangkan usulan melalui KUPP Luwuk Klas II kepada Dinas Perhubungan Provinsi Sulteng untuk selanjutnya ditindaklanjuti Dirjen Pelabuhan Laut.

“Kami juga meminta kepada Depo Pertamina untuk dapat memfasilitasi usulan jumlah kapal yang beroprasi di Kabupaten Banggai. Begitu pula DPC Pelra harus membangun koordinasi berama Pemda Banggai,” saran Sukri.

Bagi mantan Ketua Gapensi Kabupaten Banggai dua periode ini, persoalan tersebut harus dirampungkan secepatnya. Jika tidak maka akan berdampak luas kepada warga. Tak hanya di Banggai, tapi juga di Banggai Kepulauan dan Banggai Laut.

“Kalau saja 14 kapal yang beroperasi di Pelra menggunakan BBM jenis solar industri, maka sudah pasti harga kebutuhan naik. Apalagi di era pandemi ini. Semua pihak terdampak secara ekonomi. Jika BBM subsidi, maka harga kebutuhan tetap stabil,” kata Uci-sapaan karib mantan kandidat Wakil Bupati Banggai di pilkada 2015 ini. *

 

Penulis: Sofyan Labolo

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: