Sekretaris Fraksi Partai Golkar Tolak Kenaikan Tarif PDAM Banggai, Ini Alasannya

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Banggai, Irwanto Kulap.

Luwuk, LUWUK TIMES— Irwanto Kulap menjadi legislator lalong pertama yang menolak rencana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banggai menaikkan tarif dasar air (TDA). Sekretaris Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Banggai ini tentu punya alasan mendasar sehingga tak merespons rencana perusahaan daerah tersebut.

“Bagaiman mungkin pelayanan belum maksimal, terus kita mau menaikan tarif. Inikan tidak logis,” kata Irwanto kepada Luwuk Times, Kamis (02/07/2020).

Anggota Komisi 3 DPRD Banggai ini berujar, sejatinya suntikan dana ke PDAM dalam program penyertaan modal daerah sebesar Rp. 9 miliar yang tertuang dalam Perda, sudah ada progresnya. Khususnya dalam perbaikan infrastruktur.

Dan di tahun 2020 ini sambung Irwanto, sudah bisa meminimalisir persoalan air bersih. Sehingga rakyat bisa menikmatinya, khususnya mulai dari Kecamatan Luwuk Utara sampai dengan Luwuk Selatan.

 

Baca juga: Krisis BBM Subsidi di Pelra Luwuk, Komisi 2 Tuntaskan Lagi Satu Tugasnya

 

“Saya kira ini adalah harapan kita bersama. Ketika kita menaikan tarif air, maka rakyat tidak akan protes,” kata Irwanto.

Dia senada dengan Ketua DPRD Banggai, Suprapto menyangkut belum adanya progress pembangunan yang dilakukan PDAM, pasca dana penyertaan modal Rp. 9 miliar ditunaikan selama tiga tahun anggaran.

“Saya sepakat dengan pak Ketua Dewan bahwa belum kelihatan progress pembangunan dengan angka Rp. 9 miliar ini,” ucapnya.

Dan Irwanto mengaku belum tahu apakah anggaran tersebut kurang atau malah anggaran itu belum terserap 100 persen selama tiga tahun berturut-turut. Terlepas dari dua alternatif tadi, Irwanto menyakinkan bahwa angka Rp. 9 miliar itu adalah mandatori. Sebab diatur dalam Perda, baik Pemda maupun PDAM tidak bisa ingkar janji.

Sebagai personil komisi ‘pemburu’ PAD, Irwanto sepakat jika PDAM perlu di hearing atau rapat dengar pendapat (RDP). “Sangat layak untuk di RDP,” kata dia.

Karena PDAM adalah perusahaan milik daerah, yang notabene bisa dijadikan sumber PAD.

Apalagi ada dana penyertaan disitu. “Ini sama dengan Bank Sulteng yang menjadi sumber PAD. Sebab ada penyertaan modal Rp. 30 miliar disana, sehingga setiap tahun kita mendapatkan laba Rp. 2,8 miliar sebagai PAD,” tutup Wanto-sapaannya. *

 

Penulis: Sofyan Labolo

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: