OPD Programkan Pekerjaan Fisik di 2021, Diwarning Fraksi PAN

Ketua Fraksi PAN DPRD Banggai, Ibrahim Darise. (Foto: Sofyan Labolo)

Luwuk, LUWUK TIMES— Pada rapat paripurna laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2019, Fraksi PAN tidak menggunakan pandangan umum fraksinya. Tetapi fraksi berpersonilkan tiga legislator ini mewarning organisasi perangkat daerah (OPD) yang memprogramkan pembangunan fisik di tahun anggaran 2021.

“Kami tidak menggunakan pandangan akhir fraksi. Tapi ada beberapa saran yang akan kami sampaikan,” kata Ketua Fraksi PAN yang merangkap juru bicara fraksi, Ibrahim Darise (ID) pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banggai, Suprapto Senin (20/07/2020).

Dihadapan Bupati Banggai, Herwin Yatim, ID berujar, di tahun anggaran 2021 semua OPD yang memprogramkan pekerjaan pembangunan fisik, harus mengedepankan kualitas pekerjaan serta komitmen dengan kontrak kerja yang telah disepakati.

“Kualitas dan jangka waktu. Dua point penting ini yang harus diperhatikan,” kata ID.

Khusus Dinas PUPR Kabupaten Banggai tekan ID, sudah saatnya mengerjakan proyek jalan yang berkualitas. “Biar mahal anggarannya. Agar tiap tahun tidak ada lagi perbaikan, tambal sulam,” kata ID.

Begitu pula sambung Ketua DPD PAN Kabupaten Banggai ini, tidak perlu lagi membangun jembatan dengan menggunakan konstruksi kayu. Hal ini kontradiktif dengan progam Pemda, menanam sejuta pohon. Karena dengan memanfaatkan kayu sebagai bahan jembatan, maka berkonsekwensi terjadi penebangan pohon, yang berdampak terjadinya banjir di sejumlah kecamatan di daerah ini.

“Lagi pula jembatan kayu tidak lagi berkesesuaian dengan zaman modern saat ini,” kata ID.

Kepada Dinas PUPR kembali ID memberi penekanan. Kali ini menyangkut bahu jalan. Menurut Fraksi PAN, di Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Utara atau tepatnya di kawasan GOR, rumput  menghalangi bahu jalan. Dan kondisi itu bisa menjadi pemicu kecelakaan kendaraan.

Pesan terakhir anggota DPRD Banggai memasuki empat periode ini adalah pengawasan melekat Inspektorat. Dia meminta, harus lebih tegas lagi OPD itu dalam menyikapi proyek infrastruktur yang bermasalah, termasuk tidak berkualitas dan lambat penyelesaiannya. *

 

(yan)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: