Lima Catatan FPG pada LKPD 2019, Yolanda: Koreksitas ini Perlu untuk Perbaikan

Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Yolanda Antuke membacakan pandangan umum fraksi pada rapat paripurna LKPD tahun 2019 di kantor DPRD Banggai, Senin 6 Juli 2020. (Foto: Istimewa)

Luwuk, LUWUK TIMES— Tujuh fraksi di DPRD Banggai menyampaikan pandangan umumnya atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Banggai tahun anggaran 2019, pada rapat paripurna di kantor DPRD Banggai, Senin (06/07/2020).

Fraksi Partai Golkar (FPG) yang diketuai Saripudin Tjatjo, selain memberi apresiasi terhadap Pemda, karena dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) secara berturut-turut juga menyampaikan lima catatan fraksinya. Sejumlah catatan itu disampaikan juru bicara FPG DPRD Banggai, Yolanda Antuke.

Pertama, masalah pendapatan. Tercatat dalam laporan realisasi anggaran (LRA), pendapatan di tahun 2019 direncanakan sebesar Rp. 2,4 triliun lebih. Namun yang dapat direalisasikan hanyalah Rp. 1,8 triliun lebih, atau 92,87 persen. Dengan demikian kata Yolanda, yang tidak tercapai 7 persen lebih.

Kedua menyangkut belanja. Di tahun 2019 ditetapkan Rp. 1,6 triliun lebih, direalisasikan Rp. 1,5 triliun lebih atau pencapaian 90,56 persen. “Sehingga menurut perhitungan kami ketidak tercapainya belanja di tahun 2019 sebesar 8 persen lebih,” kata Yolanda.

Sebagai fraksi ketiga terbanyak jumlah legislator di parlemen lalong, fraksi ini kerap tampil kritis, tapi konstruktif. Sedikitnya ada tiga item yang menjadi bagian dari koreksitas FPG. “Ada tiga hal yang juga menjadi koreksitas FPG yang tidak terpisahkan dari pandangan fraksi ini,” kata srikandi beringin asal dapil III ini.

 

Baca juga: Sekretaris Fraksi Partai Golkar Tolak Kenaikan Tarif PDAM Banggai, Ini Alasannya

 

Dihadapan peserta paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Suprapto, Yolanda merincikan. Yakni tidak terbayarkan operasional Puskesmas di tahun 2019 triwulan III dan IV, serta tidak terbayarkan sebagian dana kapitasi dan nonkapitasi maupun Jampersal sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 yang menjadi hutang Pemda. Olehnya tekan Yolanda, FPG meminta kiranya Pemda dapat merealisasikannya pada momentum APBD Perubahan tahun ini.

Dihadapan Bupati Herwin Yatim dan wakilnya Mustar Labolo, Yolanda juga menegaskan, pelayanan Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) sangat perlu ditingkatkan, dengan penambahan dana operasional melalui APBD.

Sorotan FPG selanjutnya adalah menyangkut temuan BPK di Dinas PUPR Kabupaten Banggai. FPG mencontohkan pada bangunan BKPSDM terjadi keterlambatan pekerjaan sebesar 83 hari, namun bagi PPK tidak memperhitungkan denda keterlambatan tersebut oleh pihak ketiga sebesar Rp. 375 juta lebih. Begitu pula dengan kelebihan bayar di program kegiatan Bina Marga sebesar Rp. 533 juta lebih.

“Koreksitas ini perlu, karena terindikasi terjadi kerugian keuangan daerah. Harapan FPG agar terjadi perbaikan di tahun-tahun mendatang,” kata istri Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banggai, Samsulbahri Mang ini. *

 

(yan)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: