Komisi 1 Minta Rapid Test bagi Pelajar dan Mahasiswa Digratiskan

Ketua Komisi 1 DPRD Banggai Masnawati Muhammad

Masnawati Muhammad


Luwuk, LUWUKTIMES.com— Di era pandemi covid-19 saat ini, biaya rapid test menjadi persoalan baru di tengah masyarakat. Betapa tidak, warga harus merogoh kocek dalam-dalam ketika harus melakukan rapid test. Ini yang kemudian menjadi inisiatif Komisi 1 DPRD Banggai meminta kepada pemerintah setempat untuk menggratiskan rapid test.

“Saat rapat dengar pendapat (RDP) kami sudah sampaikan ke Kepala Dinas Kesehatan, bagi pelajar dan mahasiswa perlu digratiskan rapid test,” kata Ketua Komisi 1 DPRD Banggai, Masnawati Muhammad kepada Luwuktimes.com Rabu (03/06/2020).

Sedang untuk masyarakat umum tambah politisi Partai Gerindra ini, disaat meminta surat keterangan bebas covid-19, melakukan rapid test yang dikelola oleh Pemda dan bukan dialihkan ke pihak swasta. “Ini untuk menghindari ajang bisnis,” kata Masnawati.

Untuk anggaran refocusing penanganan covid-19, Dinkes Banggai pada tahap pertama mendapat kucuran sebesar Rp 1,4 miliar. Dana sebesar itu sudah terpakai untuk pengadaan alat pelindung diri (APD), masker dan lainnya.


Baca juga: Biaya Rapid Test Rp 550 Ribu Dinilai Beratkan Warga


Untuk tahap kedua, Dinkes kembali dialokasikan sebesar Rp 8,9 miliar. Anggaran itu kata Masnawati diperuntukkan pengadaan 10 ribu unit rapid test. Yang diperuntukkan kepada orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), orang tanpa gejalah (OTG) serta orang dalam pemantauan bergejalah (ODPB).

“Laporan Dinkes saat RDP, sudah 6 ribu unit rapid test yang diadakan. Sedang 4 ribu lainnya masih dalam proses,” kata Masnawati.

Selain belanja alat rapid test, dana refocusing tahap kedua juga dikucurkan untuk rehab ruang isolasi. Rencananya, akhir bulan Juni selesai.

Ada yang menarik tambah Masnawati, kegiatan Dinkes yang sudah dilaksanakan untuk tahap kedua ini sebesar Rp 7 miliar lebih, termasuk pengadaan APD pada semua Puskesmas. Tapi anggaran yang baru direalisasikan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai baru Rp 1,6 miliar.

“Belum semua anggaran dicairkan ke Dinkes. Padahal kegiatannya sudah berjalan,” ucapnya. *

Pewarta: Sofyan Labolo

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: