“Jangan Sampai Dana Kapitasi Rp 8 M Tinggal Buku, Fisiknya Nol”

(Foto: Sofyan Labolo/Luwuktimes.com)

Para personil Komisi 1 DPRD Banggai saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di kantor dewan, Rabu (03/06/2020).


Luwuk, LUWUKTIMES.com— Komisi 1 DPRD Banggai konsen terhadap hutang jasa medis sejak tahun 2015-2020 sebesar Rp 8 miliar. Komisi yang membidangi pemerintahan ini mendorong dana kapitasi tersebut dianggarkan pada APBD-P tahun 2020.

“Kami berharap Pemda bisa mengalokasikan dana kapitasi sebesar Rp 8 miliar itu pada APBD-P tahun anggaran 2020,” kata Ketua Komisi 1 DPRD Banggai, Masnawati Muhammad kepada Luwuktimes.com Rabu (03/06/2020).

Menurut politisi Partai Gerindra ini, kebijakan menggangarkan dana Rp 8 miliar pada momentum perubahan bukanlah perkara sulit bagi Pemda. Alasannya, anggarannya sudah ditransfer BPJS ke rekening fasilitas kesehatan (faskes).

“Pemda kan tidak perlu cari uang. Karena dananya sudah ada di rekening,” kata Masnawati.

Akan tetapi sambung srikandi lalong tiga periode ini, ketika Pemda tidak memberikan pagu ke Dinas Kesehatan sesuai dengan besaran transfer dari BPJS untuk dana kapitasi, maka patut dipertanyakan rekening tersebut.


Baca juga: Komisi 1 Minta Rapid Test bagi Pelajar-Mahasiswa Digratiskan


“Ada apa dengan rekening itu. Kami harap jangan sampai hanya tinggal buku saja. Tapi fisiknya (anggarannya) nol alias sudah tidak ada,” kata Masnawati.

Dijelaskannya, total dana kapitasi yang sudah ditransfer sejak tahun 2015 lalu sebesar Rp 19 miliar lebih. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai telah mendistribusikan kepada Dinkes sebesar Rp 11 miliar lebih. Dengan begitu kata Masnawati, masih ada Rp 8 miliar lebih yang mengendap di rekening Faskes.

“Ini jadi hutang jasa para medis. Hukumnya hutang adalah wajib dibayar. Sehingga kami mendorong agar Pemda bisa mengalokasikan dana Rp 8 miliar itu pada APBD-P,” ucap Masnawati.

Dengan masih terkatungnya hak para medis itu, sudah barang tentu kata Masnawati dapat mengganggu pelayanan kesehatan. Sehingga dia pesimistis pelayanan tim medis akan maksimal.

“Saya pesimistis pelayanan kesehatan di daerah ini maksimal. Itu terjadi jika jasa medis tidak kunjung ditunaikan,” jelas Masnawati.

Selain kapitasi, Pemda juga masih berhutang dana nonkapitasi. Anggarannya pun tidak kecil, yakni Rp 4,75 miliar lebih.

“Informasi dari Dinkes bahwa tahun ini pencairan tahap I untuk nonkapitasi sebesar Rp 429 juta. Dan sudah dibayarkan jasa medik di 6 faskes, yakni Sinorang, Batui, Lobu, Toima, Simpang Raya dan rumah sakit Pratama Pagimana. Tapi ini diluar dari Rp 4,7 miliar tadi,” jelas dia. *

Pewarta: Sofyan Labolo

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: