Ini Alasan Klinik Tak Mau Turunkan Biaya Rapid Test, Rakyat Makin Susah

Perwakilan klinik Nyiur memberi penjelasan pada rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPRD Banggai, Rabu 10 Juni 2020. (FOTO: SOFYAN LABOLO/LUWUKTIMES.COM)


Luwuk, LUWUKTIMES.com— Menyikapi keluhan warga tentang mahalnya biaya rapid test covid-19, Komisi 3 DPRD Banggai mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama dua klinik swasta di Kota Luwuk, Rabu (10/06/2020). RDP yang dipimpin Ketua Komisi 3 Fuad Muid siang itu juga menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banggai, dr. Anang S. Otoluwa.

“Ada warga yang hendak ke Manado mengeluh biaya rapid test sebesar Rp. 850 ribu. Anehnya, tarif rapid test bisa ditawar sampai dengan Rp. 550 ribu. Sehingga tidak jelas berapa sebenarnya biaya rapid test,” kata anggota Komisi 3 DPRD Banggai, Nasir Himran.

“Keluhan lain juga disampaikan warga bernama Awaludin. Kata dia di klik Nyiur sekali rapid test dibebankan Rp. 550 ribu. Tapi kalau membawa alat sendiri, maka bisa turun Rp. 250 ribu. Setelah dia kembali lagi ke klinik, rupanya sudah dinaikkan lagi Rp. 350 ribu. Tak hanya bingung. Tapi rakyat makin susah,” sambung politisi PKS ini.

Perwakilan klinik Nyiur, Faisal Tjatjo mengatakan, rapid test yang dimilikinya merupakan barang impor. Karena rapid test itu semakin banyak yang membutuhkan, sehingga barangnya menjadi langka. Belum lagi sambung dia, naiknya biaya transportasi sampai dua kali lipat.

“Cost yang keluar, tentu kami menyesuaikan dengan harga. Belum lagi kami juga mempekerjakan tenaga dokter dan perawat,” kata Faisal.

Tentang biaya rapid test tembus sampai dengan Rp. 850 ribu ditampiknya. “Harga rapid test di klinik kami tidak sampai sebesar itu. Tarif kami setiap kali rapid test Rp. 550 ribu,” kata dia.


Baca juga: Dana Sekretariat Pemda Banggai Rp. 34 Miliar, Apakah Direfocusing?


Sementara itu, perwakilan klinik Medical menjelaskan, rapid test yang dimiliki kliniknya, selain sudah diakui juga terdaftar secara nasional. Rapid test nya juga murni milik swasta dan bukan subsidi dari pemerintah.

Dia mengaku, untuk klinik Medical tidak melakukan rapid test umum. Akan tetapi hanya melakukannya pada permintaan perusahaan besar di daerah ini, sembari menyebut nama perusahaan satu persatu.

“Dalam sehari hanya lima orang yang kami rapid test. Kalau kami ingin mengedepankan bisnis, tentu saja bisa kami terima 100 orang per hari,” kata dia.

Soal tarif rapid test sampai dengan Rp. 850 ribu juga dibantahnya. “Tarif kami Rp. 750 ribu per rapid test. Beda harga, karena dilihat dari merek dan SOP yang beda,” tutur dia.

Anggota Komisi III Irwanto Kulap mengatakan, dalam kondisi seperti ini, mestinya para pemilik klinik yang menyiapkan rapid test, lebih menggunakan perasaan serta sikap kegotong royongan.

“Bangsa ini sedang susah. Jangan dulu berkaca pada standarisasi tadi. Ibu pertiwi memanggil kita. Mari kita kedepankan hati,” pesan Irwanto. *

Penulis: Sofyan Labolo

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: