Bayar Tunggakan Kapitasi dan Nonkapitasi, DPRD Minta Pemda Anggarkan di APBD-P

Ketua Komisi 3 DPRD Banggai, Fuad Muid. (Foto: Sofyan Labolo)

Luwuk, LUWUK TIMES— Komisi 3 DPRD Banggai akhirnya merampungkan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan, BPKAD, Bapenda, BRSUD, BPJS dan Kepala Puskesmas se Kabupaten Banggai, Selasa (30/06/2020).

DPRD Banggai telah mengeluarkan rekomendasi yang ditanda-tangani ketuanya, Suprapto tertanggal 1 Juli 2020. Dari lima point, salah satunya Pemda segera menganggarkan pada APBD-Perubahan 2020 untuk penyelesaian pembayaran dana kapitasi dan nonkapitasi pada Puskesmas se Kabupaten Banggai dan BRSUD Luwuk yang belum terbayarkan sejak tahun anggaran 2016-2020.

“Rekomendasinya sudah ada. Dan sudah ditanda-tangani pak Ketua DPRD Banggai,” kata Ketua Komisi 3 DPRD Banggai, Fuad Muid, Rabu (01/07/2020).

Selain kapitasi dan nonkapitasi, RDP sempat diskorsing lantaran menunggu Kepala BPKAD Kabupaten Banggai, Marsidin Ribangka itu juga membahas dana operasional Puskesmas, Jampersal, kepesertaan BPJS, honorarium honorer tenaga kesehatan dan pendapatan asli daerah (PAD).

 

Baca juga: BPJS Cairkan Nonkapitasi, Para Kapus Mengaku belum Menerima, Mengalir Kemana Dananya?

 

“Iya ada beberapa persoalan yang kami bahas dalam RDP. Makanya kami mengundang sejumlah OPD terkait,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Adapun isi rekomendasi kedua, dinas terkait segera mencari regulasi kemudahan dalam pencairan dana kapitasi dan nonkapitasi yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petugas kesehatan dapat maksimal dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Ketiga, Pemda Banggai diminta dapat memperhatikan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 441/36663/SJ tentang penyesuian iuran jaminan kesehatan pada Pemda. Keempat, Pemda diwajibkan mengalokasikan anggaran pada setiap tahunnya melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, khususnya dana kapitasi, nonkapitasi dan biaya operasional Puskesmas se Kabupaten Banggai sesuai usulan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.

Sedang point kelima, Pemda diharapkan dapat menganggarkan insentif honorer di Puskesmas se Kabupaten Banggai dan BRSUD Luwuk. “Semoga rekomendasi DPRD ini dapat disahuti Pemda,” kata Fuad. *

 

Penulis: Sofyan Labolo

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: