Voting Day 9 Desember 2020 Berpotensi Berubah, Diwacanakan Tahun 2021

Ilustrasi

LUWUKTIMES.com— Draf PKPU tentang tahapan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil wali kota telah terbit dan diujipublik. Sebentar lagi disahkan menjadi PKPU. Meski begitu, masih ada potensi voting day pilkada 9 Desember 2020 berubah. Itu bisa saja terjadi, karena belum ada jaminan pemerintah pusat kapan akan berakhir pandemi covid-19 di tanah air.

Potensi pergeseran voting day hingga di tahun 2021 itu, dibenarkan Ketua KPU Sulteng, Tanwir Lamaming yang dikonfirmasi Senin (18/05/2020). “Iya, masih berpotensi berubah,” jawab Tanwir.

Dijelaskannya, di dalam peraturan pengganti undang undang (Perppu) masih dimungkinkan perubahan kembali. Itu disebabkan penyebaran covid-19.

Dan hal tersebut sambung Tanwir, dipertegas Ketua KPU RI Arief Budiman pada sejumlah media online bahwa jika status darurat covid-19 masih diperpanjang, maka kemungkinan pemilihan kepala daerah akan diundur lagi.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR Komaruddin Watubun mengatakan idealnya pilkada serentak digelar tahun depan.

Menurut dia, sekalipun pelaksanaan pilkada digelar dengan mengikuti protokol kesehatan, potensi penyebaran virus corona tetap tinggi. Sebab, tingkat kedisiplinan masyarakat masih rendah. Dia mencontohkan sekarang saja ada larangan mudik banyak yang nekat lewat jalan tikus.

“Jadi tingkat kedisiplinan kita masih rendah bila dipaksakan pilkada digelar tahun ini,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Bila ada yang menolak pilkada tahun ini, jangan saling curiga satu sama lain hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Sebab, ujar dia, hal ini jelas merupakan persoalan kepedulian dampak dan resiko jika dilaksanakan saat penyebaran pandemi masih tinggi.

Ketua Komite I DPD Agustin Teras Narang, Minggu (17/5), mengatakan rencana KPU melanjutkan tahapan pilkada Juni 2020 terlampau berani.

Senator dari Kalimantan Tengah (Kalteng) itu menegaskan keputusan bersama antara pemerintah, DPR, dan KPU, itu akan memicu penyebaran corona, terutama provinsi, kabupaten/kota, yang akan menggelar pilkada.

“Saya sebagai anggota DPD mencermati bahwa rencana KPU untuk melanjutkan tahapan pilkada 6 Juni 2020 tersebut terlampau berani, dan terlampau optimistis, termasuk juga pemerintah dan DPR RI dalam hal ini Komisi II,” kata Teras.

Dia mengatakan pula bahwa opsi penundaan pilkada hingga Desember 2020, tidaklah bijaksana karena cenderung memerhatikan salah satu faktor dalam hal ini anggaran, dan tidak mempertimbangkan cara lain.

Oleh karena itu, Teras menyarankan rakyat diberi jeda waktu untuk menjaga diri sesuai protokol kesehatan Covid-19. *

(im/jpnn)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: