Tidak ada Fatwa MUI Mengharamkan Perempuan jadi Pemimpin

Kandidat Wakil Bupati Banggai, Zainal Abidin Alihamu. (Foto: Sofyan Labolo)

Luwuk, LUWUK TIMES— Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banggai, H. Zainal Abidin Alihamu menyampaikan, hingga saat ini tidak ada fatwa MUI pusat yang mengharamkan perempuan menjadi pemimpin.

“Perlu saya sampaikan sampai dengan detik ini dan sekaligus yang saya pahami bahwa belum ada MUI pusat mengeluarkan fatwa tentang haramnya perempuan menjadi pemimpin. Belum ada. Itu yang sepengetahuan saya,” kata Zainal yang ditemui Luwuk Times, Jumat (26/06/2020).

Ustad Zainal-begitu dia disapa mengaku, memang ada hadist Nabi Muhammad Saw yang artinya, bahwa tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada perempuan. Akan tetapi kata Ustad Zainal, hadist itu bersifat khusus. Artinya, hadist tersebut turun ada sebabnya.

Dia pun menjelaskannya, hadist itu ada berkaitan dengan Raja Persia ketika sudah uzur. Dia mempunyai dua anak, satu laki-laki dan satunya perempuan. Karena sayangnya Raja Persia terhadap anak perempuannya, maka tampuk pimpinan diberikan kepadanya. Padahal anak laki-lakinya punya kemampuan. “Jadi hadist itu bersifat khusus,” kata Ustad Zainal.

Ketika ada yang mengklaim bahwa kaum ‘Hawa’ tidak bisa menjadi pemimpin, bagaimana dengan Ratu Balgis. Dikisahkan dalam Alqur’an, ada seorang ratu di zaman Nabi Sulaeman AS. Ratu Balqis tak hanya memiliki kerajaan, tapi juga mempunyai pasukan.

Bagaimana pula sambung Ustad Zainal, dengan Siti Aisyah (istri Nabi Muhammad Saw). Siti Aisyah pernah memimpin perang Jama. Kita juga saat ini bisa melihat dengan kasat mata bahwa apa yang kurang di Provinsi Jawa Timur. Disana banyak ulama, banyak kyai serta banyak pondok pesantren. Tapi mengapa rakyat di Jawa Timur melegitimasi Hj. Khofifah Indar Parawansa sebagai pemimimpin di provinsi ber ibukotakan Surabaya tersebut.

Manurut Zainal, perempuan menjadi pemimpin adalah ikhtilaf yakni istilah dalam kajian hukum Islam berarti perbedaan pendapat. Bahkan jika tarjih Muhammadiyah jilid IV membolehkan perempuan jadi pemimpin.

Memang dalam suasana politik saat ini, orang kerap mencari celah kenapa perempuan yang harus jadi pemimpin. Sementara masih ada kaum laki-laki. Sebagai kandidat calon wakil bupati Banggai yang mendampingi Sulianti Murad di pilkada Banggai 2020, Ustad Zainal mengaku tidak bermaksud membantah atau membackup semua ini. Tapi semua yang dijelaskannya itu, semata-mata mendasari kacamata agama.

“Sebagai contoh, sebelum mundur dari ASN, kapasitas saya sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai. Nah, pemimpin (Kadis) saya adalah perempuan. Kenapa tidak ada yang komplain. Kan ini sebuah pertanyaan. Tapi ketika kami masuk ke ranah politik yang lebih tinggi justru dipersoalkan. Padahal sama-sama kedudukannya,” kata Ustad Zainal. *

 

Penulis: Sofyan Labolo

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: