Tanpa Menunggu Laporan Dana Hibah, Pemda Wajib Cairkan Anggaran KPU

Ketua DPC PPP Kabupaten Banggai, H. Sophansyah Yunan mempertanyakan tentang realisasi transfer anggaran pilkada yang masih dibawah 40 persen, di Hotel Swiss Bell, Senin (29/06/2020). (Foto: Sofyan Labolo)

Luwuk, LUWUK TIMES— Realisasi transfer anggaran naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Kabupaten Banggai yang masih dibawah 40 persen, menjadi topik pembahasan pada kegiatan sosialisasi PKPU 5/2020 di Hotel Swiss Bell Luwuk, Senin (29/06/2020).

Ketua DPC PPP Kabupaten Banggai, H. Sophansyah Yunan mengangkat bahan itu, yang selanjutnya mendapat penjelasan komisioner KPU Sulteng, Sahran Raden sebagai narasumber tunggal melalui daring.

“Soal lambatnya anggaran NPHD sudah viral di media sosial. Ini mengancam pilkada tidak sukses. Apalagi sudah mendapat teguran dari Mendagri RI. Jangan terjadi lagi pemilu tertunda. Ini harus sukses,” kata Sophansyah.

 

Baca juga

Tiga Tantangan Pilkada Dimasa Pendemik Covid-19, Apa Saja Itu?

 

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan Parmas KPU Sulteng, Sahran Raden menjelaskan, tentang pencairan anggaran hibah pilkada ada perubahan Kemendagri. Ada dua pilihan proses pencairannya. Bisa sekaligus anggarannya dicairkan atau bertahap. Di dalam Permendagri 41/2020 kata Sahran, apabila pembayarannya bertahap, maka realisasi pertama dibayarkan 40 persen setelah penandatanganan NPHD dan tahap kedua 60 persen yang dibayarkan 5 bulan sebelum voting day.

Sahran menegaskan, dalam Permendagri itu ditegaskan, tanpa harus menunggu pelaporan dana hibah KPU, Pemda harus mencairkan tahap keduanya.

Sementara itu, Ketua KPU Banggai, Zaidul Bahri menjelaskan, dana hibah KPU sebagaimana tertuang dalam NPHD sebesar Rp50 miliar. Dan NPHD itu sudah ditanda-tangani bersama Pemda dan KPU di tanggal 1 Oktober 2019.

 

Baca juga

Mendagri: Tolong Bantuan, Pak Longki Diingatkan Bupati Banggai Mau Pemilu atau Nggak?

 

Di dalam kesepakatan NPHD lanjut Zaidul, dibayarkan secara bertahap. Tahap petama telah dibayarkan Pemda di tahun 2019 sebesar Rp800 juta. Dan KPU sudah melaksanakan serta telah membuat laporan ke Pemda. Selanjutnya Pemda kembali mencairkan anggaran pilkada Rp5 miliar. Dari anggaran tersebut, KPU belum menyerap semuanya. Sebab adanya penundaan pilkada. “Dari Rp5 miliar, baru Rp1 miliar yang terpakai,” kata Zaidul.

Bertalian dengan covid-19 lanjut Zaidul, anggaran direstrukturisasi. Dan pada tanggal 10 Juni 2020, pihaknya telah rapat bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk menyepakati anggaran pelaksanaan pilkada dimasa pandemik sebesar Rp3,9 miliar bersumber dari APBN.

Dan untuk sisa anggaran, kata Zaidul Pemda berjanji segera mencairkannya. “Harapan kita agar anggaran tidak menjadi penyebab sehingga tidak lancarnya kegiatan pilkada,” terang Zaidul. *

 

Penulis: Sofyan Labolo

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: