SK Parpol Persetujuan Paslon tak Sesuai dengan Format KPU

Ilustrasi pemilihan kepala daerah.

Ilustrasi

LUWUKTIMES.com— Surat keputusan (SK) tentang persetujuan pasangan calon (paslon) yang dikeluarkan DPP partai politik (parpol) tidak sesuai dengan format KPU. Dalam SK tertera logo parpol. Sementara format KPU model B.1-KWK parpol tidak diatur memasang logo parpol.

Ketentuan itu diatur PKPU 1/2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU 3/2017 tentang pencalonan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil wali kota.

Seperti SK DPP Partai Hanura yang diberikan kepada paslon gubernur dan wakil gubernur Sulteng, Rusdi Mastura-Ma’mun Amir. Di dalam SK yang ditanda-tangani Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta dan Sekjend Gede Pasek Suardika tanggal 6 April 2020, tertera logo parpol.

Begitu pula SK DPP PAN yang diteken Ketum Zulkifli Hasan dan Sekjend Eddy Soeparno yang diberikan kepada paslon bupati/wakil bupati Banggai, Samsulbahri Mang-Hepy Manopo juga ada logo parpol.

Perbedaan lainnya adalah penempatan materai 6.000. Format KPU materai berada pada bagian kiri atau dikolom tanda-tangan ketua umum DPP. SK DPP Partai Hanura berada di bagian tengah. Bahkan tidak ada cap basah DPP Partai Hanura.

Begitu pula pada isi redaksi. Format KPU model B.1-KWK parpol, alinea pertama tertulis “dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota… dan seterusnya”.

Sementara kalimat pembuka SK DPP PAN untuk pilkada Banggai, kalimatnya tidak begitu. Yakni “atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, yang bertanda tangan dibawah ini DPP PAN… dan seterusnya”. *

(im)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: