Setelah Rp50 Miliar, KPU Banggai Minta Tambah Rp3,9 Miliar Lebih

Kantor KPU Banggai. (Foto: Sofyan Labolo)

Kantor KPU Kabupaten Banggai yang berada di Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai. (FOTO SOFYAN LABOLO/LUWUKTIMES.COM)


Luwuk, LUWUKTIMES.com— Dalam menerapkan protokoler kesehatan covid-19 pada pemilihan serentak 9 Desember 2020, KPU Kabupaten Banggai membutuhkan anggaran tambahan. Dari yang sebelumnya Rp. 50 miliar sebagaimana tertuang dalam nota perjanjian hibah daerah (NPHD), lembaga penyelenggara pemilu itu butuh pasokan anggaran dari APBD tambahan sebesar Rp. 3,9 miliar lebih.

Informasi yang diterima Luwuktimes.com, anggaran tambahan itu akan diperuntukkan untuk pengadaan masker, cuci tangan, hand sanitizer, baju pelindung termasuk alat rapid test.

Ketua KPU Kabupaten Banggai, Zaidul Bahri Mokoagow yang dikonfirmasi Jumat (12/06/2020) mengatakan, saat ini pihaknya masih dalam pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), terkait restrukturisasi anggaran pemilihan serantak 2020.

Tentu saja sambung Zaidul yang juga Divisi Umum, Keuangan dan Logistik KPU Banggai ini, dengan melakukan penghematan, kemudian menghitung kebutuhan anggaran untuk penambahan tempat pemungutan suara (TPS) dan protokol kesehatan.

Disentil soal KPU Banggai telah mengusulkan anggaran tambahan pemilihan dengan mengacu pada protokoler kesehatan, Zaidul berujar singkat, “itu yang sedang dibahas”.


Baca juga: 15 Juni Tahapan Lanjutan, Tanwir: PKPU Harus ada Minggu Depan


Apakah ada pasokan dari APBN? Mantan Ketua Panwaslu di pilkada Banggai 2011 ini berujar, pihaknya masih menunggu petunjuk KPU provinsi. “Intinya, kami sebatas mengusulkan. Dan soal sumber anggaran kewenangannya ada di pemerintah,” kata Zaidul.


DISETUJUI TAMBAHAN ANGGARAN


Berdasarkan hasil rapat kerja atau rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Mendagri, Menkeu, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP, Kepala BNPB dan Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 pada Kamis, 11 Juni 2020, menyepakati dua point.

Pertama, dalam rangka menjamin pelaksanaan pilkada serentak 2020 yang berpedoman pada protokoler kesehatan, disetujui usulan kebutuhan tambahan anggaran, masing-masing KPU RI Rp. 4,7 triliun, Bawaslu RI Rp. 478 miliar lebih dan DKPP RI Rp. 39 miliar lebih.

Kedua, untuk realisasi pemenuhan kebutuhan tambahan anggaran, Menkeu RI sudah berkomitmen akan merealisasikan anggaran tahap pertama sebesar Rp. 1 triliun lebih kepada KPU RI dan Bawaslu RI di bulan Juni ini. Sedang anggaran di tahap berikutnya masih akan diputuskan selanjutnya, selambat-lambatnya tanggal 17 Juni 2020. *

Penulis: Sofyan Labolo

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: