Selama 3 Hari KPU Banggai Buka Pendaftaran Pasangan Calon

Divisi Teknis KPU Kabupaten Banggai, Makmur Manesa. (Foto: Sofyan Labolo)

Luwuk, LUWUK TIMES— Siapa saja kontestan di Pilkada Banggai 2020, beserta partai politik (parpol) pengusung, akan diketahui publik saat masa pendaftaran pasangan calon (paslon) di KPU.

 

Berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, selama tiga hari pendaftaran paslon dibuka, yakni 4-6 September 2020.

 

Akan tetapi kata Divisi Teknis KPU Kabupaten Banggai, Makmur Manesa yang ditemui Luwuk Times di kantornya, Selasa (21/07/2020), sebelum pendaftaran, pihaknya akan mengumumkan pendaftaran paslon. Tahapan itu akan dilaksanakan 28 Agustus-3 September 2020.

 

“Sebelum pendaftaran, KPU terlebih dahulu mengumumkan pendaftaran paslon,” kata Makmur.

 

Pada range waktu yang sama yakni pendaftaran paslon, KPU melakukan verifikasi syarat pencalonan. “Kami laksanakan juga di tanggal 4-6 September,” jelas Makmur.

 

Di tanggal 4-8 September, KPU akan mengumumkan dokumen paslon dan dokumen calon di laman KPU, untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat. “Di tanggal 4-8 September kami akan menerima tanggapan dan masukan masyarakat,” jelas mantan aktivis parlemen jalanan ini.

 

Pada tanggal 4 sampai dengan 11 September, para paslon akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Dan hasilnya akan disampaikan di tanggal 11-12 September 2020.

 

Kapan KPU menetapkan paslon? Makmur kembali menjelaskan, setelah verifikasi dokumen perbaikan syarat calon di tanggal 16-22 September, KPU barulah menetapkan paslon. Tahapan itu dilaksanakan di tanggal 23 September. Sedang keesokan harinya atau di tanggal 24 September dilakukan pengundian dan pengumuman nomor urut paslon.

 

SENGKETA PILKADA

Untuk sengketa tata usaha negara pemilihan, PKPU memberi range waktu cukup panjang, 23 September-9 Nopember 2020. Sedang pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu kabupaten/kota, paling lama tiga hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

 

Sementara itu, perbaikan permohonan sengketa paling lama tiga hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan serta penyelesaian sengketa dan putusan paling lama 12 hari kerja sejak diterimanya permohonan.

 

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara lanjut Makmur, paling lama tiga hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama tiga hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Selanjutnya PT TUN memeriksa dan memutus gugatan paling lama 15 hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.

 

Dalam PKPU tentang tahapan juga disebutkan, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN paling lama tujuh hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

 

Baca juga: Alasan Jarak Berjauhan, Desa Sampaka Butuh Penambahan TPS

 

Untuk tingkatan Kasasi di Mahkamah Agung (MA) paling lama lima hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN. MA akan memeriksa dan memutus perkara kasasi paling lama 20 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Dan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA itu paling lama tujuh hari setelah putusan MA, sepanjang tidak melewati 30 hari sebelum hari pemungutan suara. *

 

(yan)

 

GRAFIS TAHAPAN PENCALONAN PILKADA SERENTAK 2020

  1. Pengumuman pendaftaran paslon 28 Agustus-3 September 2020
  2. Pendaftaran paslon 4-6 September 2020
  3. Verifikasi syarat pencalonan 4-6 September 2020
  4. Pengumuman dokumen paslon dan dokumen calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat 4-8 September 2020
  5. Tanggapan dan masukan masyarakat 4-8 September 2020
  6. Pemeriksaan kesehatan 4-11 September 2020
  7. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan 11-12 September 2020
  8. Verifikasi syarat calon 6-12 September 2020
  9. Pemberitahuan hasil verifikasi 13-14 September 2020
  10. Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon 14-16 September 2020
  11. Pengumuman dokumen perbaikan syarat calon di laman KPU 14-22 September 2020
  12. Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon 16-22 September 2020
  13. Penetapan paslon 23 September 2020
  14. Pengundian dan pengumuman nomor urut paslon 24 September 2020
  15. Sengketa tata usaha negara pemilihan 23 September-9 Nopember 2020
  16. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan
  17. Perbaikan permohonan sengketa, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan
  18. Penyelesaian sengketa dan putusan, paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan
  19. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
  20. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN
  21. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap
  22. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN, paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara
  23. Kasasi di Mahkamah Agung (MA), paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN
  24. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima
  25. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA, paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Sumber PKPU nomor 5 tahun 2020

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: