Sebelum Ditetapkan KPU, Pasangan Calon di Pilkada Masih Bisa Berganti

Kantor KPU Banggai. (Foto: Sofyan Labolo)

Kantor KPU Kabupaten Banggai. (Foto: Sofyan Labolo)

 

Luwuk, LUWUK TIMES – Pendaftaran calon kepala daerah baru akan dibuka 4-6 September 2020. Sebelum KPU menetapkan bakal pasangan calon (paslon) menjadi paslon di tanggal 23 September 2020, para kandidat masih bisa menggantikan pasangannya.

Divisi Teknis KPU Kabupaten Banggai, Makmur Manesa kepada wartawan Luwuk Times Kamis (30/07/2020) menjelaskan, penggantian paslon hanya dapat dilakukan pada tahap verifikasi persayaratan calon sampai dengan sebelum penetapan paslon.

“Dalam hal dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, paslon hanya dapat diganti pada tahap verifikasi paslon. Sedangkan paslon yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, boleh diganti setelah penetapan paslon, paling lama 30 hari sebelum hari pemungutan suara,” kata Makmur.

Untuk range waktu tersebut Makmur memberi penjelasan tambahan.

“Tahapan verifikasi syarat calon sampai sebelum penetapan paslon, yaitu dari 13 September 2020 sampai dengan 22 September 2020,” kata Makmur.

Di dalam ketentuan sambung Makmur, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik pengajuan paslon dan/atau salah seorang calon dari paslon setelah penetapan paslon.

Begitu pula lanjut Makmur, paslon dan/atau salah seorang dari paslon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai paslon oleh KPU kabupaten.

 

Baca juga: Selama 3 Hari KPU Banggai Buka Pendaftaran Pasangan Calon

 

Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik paslon dan/atau paslon mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan paslon pengganti.

Dan apabila partai politik atau gabungan partai politik yang menarik paslon dan/atau paslon yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta pemilihan.

Ketentuan ini juga berlaku bagi paslon perseorangan, dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai paslon peserta pemilihan oleh KPU Kabupaten. Apabila mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

“Dasarnya adalah UU 10 tahun 2016, Dan PKPU 3 tahun 2017 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU nomor 1 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,” tutup Makmur.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Sulteng, Tanwir Lamaming mengatakan, ada beberapa kali perubahan Peraturan KPU tentang pencalonan. Yakni PKPU nomor 3/2017 mengalami perubahan menjadi PKPU nomor 18/2019 yang kemudian ada perubahan lagi menjadi PKPU nomor 1/2020.

“Tapi semuanya digunakan, sepanjang belum dinyatakan PKPU tersebut tidak lagi berlaku,” tandas Tanwir. *

 

(yan)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: