Sahran: Peraturan KPU Tentang Kampanye segera Diundangkan

Peserta sosialisasi tentang pencalonan dalam pemilihan bupati/wakil bupati Banggai 2020 di hotel Estrella Luwuk, Sabtu (15/08/2020). (Foto: Sofyan Labolo)

Luwuk, LUWUKTIMES.COM – Peserta bimtek dan sosialisasi tentang pencalonan dalam pemilihan bupati/wakil bupati 2020 di hotel Estrella Luwuk, cukup proaktif.

Dua kali sesi tanya jawab yang diberi KPU Kabupaten Banggai, sepertinya tak cukup bagi para perwakilan partai politik yang hadir pada kegiatan yang dilaksanakan Sabtu (15/08/2020) itu.

Tidak hanya seputar tata cara pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU nomor 1/2020, yang dijelaskan narasumber tunggal komisioner KPU Kabupaten Banggai, Sahran Raden.

Para peserta juga menanyakan tentang sistem pelaksanaan kampanye di pilkada yang akan dihelat 9 Desember 2020 itu.

Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Banggai, Zulharbi Amatahir mengatakan, saat pendaftaran bakal pasangan calon (paslon) di KPU, hanya akan dihadiri ketua dan sekretaris partai politik (parpol) dan/atau gabungan parpol pengusul serta bakal paslon. Itu mengisyaratkan adanya pembatasan jumlah orang yang masuk dalam ruangan.

Nah, bagaimana sambung Zulharbi dengan pelaksanaan kampanye dalam bentuk tatap muka. Apakah ketentuan pembatasannya sama. Begitu pula saat penetapan dan pengundian nomor urut, apakah ada batasan jumlah yang hadir.

Pertanyaan itu dijawab Sahran. Pada prinsipnya, seluruh tahapan pemilihan kepala daerah 2020 menerapkan protokoler kesehatan covid-19. Termasuk tahapan kampanye.

Akan tetapi Sahran belum menjelaskan secara teknis tentang pelaksanaan kampanye di era pandemi covid-19.

“Peraturan KPU tentang kampanye sedang diusulkan ke Komisi 2 DPR RI. Dalam waktu dekat, Peraturan KPU yang mengatur secara teknis tentang pelaksanaan kampanye segera diundangkan,” jelas Sahran.

Yang jelas sambung dia, pengertian kampanye pertemuan terbatas, maka dilaksanakan di dalam gedung, dengan memperhatikan kapasitas ruangan.

“Semisal kapasitasnya 100 orang, maka jumlahnya akan dikurangi 50 persen dari kapasitas itu,” ucap Sahran.

Terkait dengan penetapan paslon serta pengundian nomor urut paslon, KPU wajib memanfaatkan fasilitas IT, dengan memberikan ID zoom. Sehingga kata Sahran, prosesi salah satu tahapan tersebut dapat disaksikkan masyarakat dari rumah. “KPU bisa juga gunakan akun FB untuk kepentingan live,” kata Sahran. *

Baca juga: Apabila Ketentuan Ini Dilanggar, Paslon Kena Sanksi Pembatalan

(yan)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: