Pilkada di Sulteng Sedot Anggaran Rp. 642 Miliar Lebih, Siapkan 6.288 TPS

Ilustrasi pemilihan kepala daerah.

Palu, LUWUK TIMES— Cukup fantastis anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Provinsi Sulteng. Berdasarkan laporan Gubernur Sulteng Longki Djanggola yang disampaikan Wakil Gubernur Rusli Dg. Palabi pada rapat persiapan pilkada serentak bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di gedung Polibu Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (17/07/2020), anggaran pilkada sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp. 642 miliar lebih.

“Provinsi Sulawesi Tengah siap melaksanakan pilkada serentak pada bulan Desember 2020. Dari 12 Kabupaten dan 1 Kota, ada 7 kabupaten yakni Sigi, Parimo, Banggai, Banggai Laut, Tojo Unauna, Morowali Utara, Poso, Tolitoli dan Kota Palu,” kata Rusli.

Pemprov Sulteng telah menyiapkan anggaran NPHD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pilkada di Sulawesi Tengah sebesar Rp. 642.610.757.450. Rusli juga melaporkan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) Sulawesi Tengah sebanyak 2.136.320 Jiwa.

Untuk penyebaran TPS di Sulteng pada awalnya 6.067 TPS. Dengan diberlakukannya standar kesehatan covid 19, maka untuk jumlah pemilih per TPS menjadi 500 pemilih. Dengan demikian terjadi penambahan sebanyak 221 TPS, sehingga keselurahan menjadi 6.288 TPS.

Terkait realisasi NPHD Sulawesi Tengah tertanggal 15 Juli 2020 untuk Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan ke KPUD Provinsi sebesar Rp. 141.120.200.000, atau sekitar 89.22 persen. Sementara Bawaslu Provinsi Rp. 50.400.000.000 atau 90 persen dan untuk pengamanan Kepolisian telah terealisasikan Rp. 8.400.000.000 atau 40 persen dan pengamanan TNI, belum terealisasikan atau masih 0 persen.

Rusli merincikan realisasi NPHD untuk kabupaten/kota. Pertama Kabupaten Banggai, total  NPHD Rp. 74.359.405.000 terealisasi Rp. 70.359.405.000 atau 94,62 persen. Dengan rincian KPUD dan Bawaslu Banggai 100 persen, sedangkan pengamanan Rp. 4.500.000.000, atau 52,94 persen.

Kabupaten Banggai Laut, total NPHD Rp. 34.300.000.000, terealisasi Rp. 32.200.000.000 atau 93,88 persen, dengan rincian, KPUD Banggai Laut dan  pengamanan keduanya telah 100 persen, untuk realisasi Bawaslu Rp. 6.700.000.000 atau 76,14 persen.

Kabupaten Morowali Utara, NPHD Rp. 54.488.850.000 terealisasi Rp. 19.735.625.800 atau 36,22 persen, dengan rincian KPUD Rp. 12.488.850.000 40,96 persen, Bawaslu Rp.4.246.775.800 atau 42,47 persen dan untuk pengamanan Rp. 3.000.000.000 atau 21,43 persen.

Selanjutnya Kabupaten Poso, NPHD Rp. 42.299.549.727 terealisasi Rp. 17.609.819.891 atau 35,72 persen dengan rincian KPUD Rp. 12.609.819.891 atau 41,07 persen, Bawaslu Rp. 5.000.000.000 atau 40,98 persen, untuk pengamanan masih 0 persen.

Kabupaten Sigi, NPHD Rp. 45.000.000.000 terealisasi Rp. 41.500.000.000 atau 92,22 persen, dengan rincian KPUD dan Bawaslu 100 persen, untuk pengamanan Rp. 2.500.000.000 atau 41,67 persen.

Kabupaten Tojo Una una, NPHD Rp. 42.550.000.000 terealisasi Rp.15.307.610.000 atau 35,98 persen, rinciannya KPUD Rp.11.780.000.000 atau 40,62 persen, Bawaslu Rp. 3.527.610.000 atau 40,55 persen, untuk pengamanan masih 0 persen.

Kabupaten Tolitoli, NPHD Rp. 46.961.224.000 terealisasi Rp. 16.784.489.600 atau 35,74 persen, dengan rincian KPUD Rp. 13.364.130.400 atau 40 persen, Bawaslu Rp. 3.420.359.200 atau 40 persen dan pengamanan masih 0 persen.

Terakhir Kota Palu, NPHD Rp. 61.142.473.450 terealisasi Rp. 27.713.021.040 atau 45,33 persen, dengan rincian KPUD Rp. 17.585.449.920 atau 42,32 persen, Bawaslu Rp. 3.257.571.120 atau 40,42 persen pengamanan Rp. 6.870.000.000 atau 59,58 persen. *

 

(yan)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: