Pilkada 2020 Penuh Tantangan, Arif Budiman: Pahami Betul Tahapan dan Regulasi

Pelaksanaan rakor tentang pengaktifan badan adhok yang dilaksanakan secara virtual, Sabtu (13/06/2020) kemarin.


Luwuk, LUWUKTIMES.com— Pemilihan kepala daerah yang voting day nya dijadwalkan 9 Desember 2020 penuh dengan tantangan. Apalagi dalam pelaksanaannya, diperhadapkan pada masa pandemi Covid-19.

“Pemilihan kali ini penuh dengan tantangan. Kepada seluruh jajaran KPU ke bawah dipelajari dan dipahami betul tahapan beserta regulasinya,” kata Ketua KPU RI Arif Budiman pada rakor pengaktifan badan adhok yang dilaksanakan secara virtual, Sabtu (13/06/2020) kemarin.

Rakor ini dihadiri oleh 32 KPU Provinsi dan 309 KPU Kabupaten/kota se Indonesia yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati dan atau WaliKota dan Wakil Wali Kota yang pelaksanaannya jatuh pada tanggal 9 Desember 2020.

Sebagai narasumber berasal dari Komisioner KPU RI dan Biro Umum sekretariat jendral KPU RI.

Selain tantangan pemilihan itu sendiri, lanjut Arif Budiman, kita diperhadapkan dengan wabah Covid 19 yang memaksa penyelenggara harus mematuhi standar protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas.

Dalam sejarah kepemiluan di Indonesia tambah Arif Budiman, belum pernah terjadi. Dimana kita melaksanakan pesta demokrasi di tengah wabah pandemic covid 19.

“Dimungkinkan pemilihan 2020 kita meletakkan dasar bagaimana jika pemilihan dilaksanakan di tengah wabah penyakit. Karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa, walaupun kita berharap tidak ada lagi wabah seperti ini,” kata Arif Budiman.


Baca juga: Ini Yang Harus Dilaksanakan KPU Setelah PKPU 5/2020 Disahkan


Usai opening ceremony oleh Ketua KPU RI, rakor dilanjutkan dengan diskusi. Tampil sebagai pemateri Komisioner KPU RI Divisi Data Viryan Komisioner komisioner KPU RI Divisi SDM Ilham Saputra.

Dalam paparannya, Viryan menyampaikan materi terkait dengan Pilkada New Normal. Intinya bertujuan pilkada sehat, kita selamat. Bagaimana dalam setiap tahapan dan kerja – kerja penyelenggara harus memperhatikan dan menggunakan standar Protokol Kesehatan yang sudah dirumuskan dalam regulasi.

“Tidak ada satupun tahapan yang terlewati tanpa menggunakan standar protokol kesehatan, agar kita terhidar dan selamat. Satu hal yang wajib kita gunakan adalah penggunaan masker,” tandas Viryan.

Sementara itu, Ilham Saputra membahas terkait mekanisme dan tatacara pengaktifan kembali PPK dan PPS. Adapun dasar hukumnya adalah Perppu 2/2020, PKPU 5/2020, dan Surat Edaran dari KPU RI nomor 441 tanggal 12 Juni 2020, tentang Pengaktifan kembali PPK dan PPS pada pemilihan Tahun 2020.

Yang ditekankan Ilham adalah tanggal 15 Juni 2020 seluruh PPK dan PPS sudah aktif kembali. Mekanismenya adalah KPU Kabupaten/Kota membuat surat keputusan untuk mengaktifkan kembali anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan PPS dengan melakukan perubahan atas surat keputusan KPU Kabupaten Kota tentang penundaan masa kerja anggota PPK dan PPS serta secretariat PPK dan PPS pada pemilihan tahun 2020.

“Bagi PPK dan PPS yang belum dilantik batas waktunya adalah Senin tanggal 15 Juni 2020,” kata Ilham.

Bagaimana dengan kesiapan Kabupaten Bangga? Divisi Sosialisasi, SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Banggai, Alwin Palalo mengatakan, sampai saat ini masih ada 174 anggota PPS yang belum dilantik. Jumlah itu tersebar di 58 desa di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Luwuk, Luwuk selatan, Nambo, Kintom dan Batui. *


Penulis: Sofyan Labolo

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: