Petahana Boleh Mengganti Pejabatnya, Apabila Memenuhi Ketentuan Ini

Ketua Bawaslu Provinsi Sulteng, Ruslan Husen


Palu, LUWUKTIMES.com—Penggantian pejabat dilingkup pemerintahan oleh kandidat petahana di dalam tahapan pilkada hanya dibolehkan dalam dua keadaan. Pertama, memperoleh izin dari Mendagri dan kedua apabila ada kekosongan jabatan.

“Penggantian jabatan karena kekosongan jabatan syaratnya pejabat pengganti yang diangkat adalah pejabat sementara atau pelaksana tugas bukan pejabat defenitif,” kata Ketua Bawaslu Ruslan Husen saat mengantar Dialog Daring Penggantian Pejabat di Tengah Pandemi Covid19, pada Rabu (29/05/2020).

Ruslan menjelaskan, larangan penggantian pejabat diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan. Dan larangan ini bersifat imperatif atau memaksa dan diperuntukkan bagi kepala daerah yang ingin mencalon diri kembali sebagai calon kepala daerah untuk periode berikutnya.

Lebih lanjut Ruslan menguraikan, dalam praktek penanganan pelanggaran administrasi pemilihan dikaitkan dengan waktu penetapan pasangan calon, ada dua model, yakni sebelum penetapan pasangan calon dan setelah penetapan pasangan calon oleh KPU.

Pertama, rekomendasi Bawaslu sebelum penetapan calon kepala daerah. Itu dilakukan proses penanganan pelanggaran, setelah data dan bukti didapatkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan.

Point rekomendasinya agar kajian/kesimpulan menjadi bahan pertimbangan KPU menetapkan pasangan calon.

Hal ini satu tarikan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan (3) PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah sebagai telah diubah terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2020 bahwa: Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan. Manakala petahana melanggar, yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon.

Kedua, rekomendasi setelah penetapan pasangan calon kepala daerah. Itu dilakukan jika Bawaslu “belum” mendapatkan informasi, data, dan bukti memadai terjadinya pelanggaran penggantian pejabat.


Baca juga: Rekomendasi Bawaslu Berpotensi Lahirkan Multitafsir di KPU Banggai


Jika data dan bukti pelanggaran telah didapatkan, dan penetapan pasangan calon oleh KPU setempat telah dilakukan, saat itulah dilakukan register dan penanganan pelanggaran, untuk selanjutnya menyampaikan rekomendasi diskualifikasi atas calon yang sudah ditetapkan.

“Jadi ada perbedaan rekomendasi, sebelum penetapan pasangan calon: agar penggantian pejabat menjadi pertimbangan untuk tidak menetapkan pasangan calon dari petahana. Atau, setelah penetapan pasangan calon, rekomendasi menjadi: diskualifikasi pasangan calon,” ujar Ruslan.

Bahwa rekomendasi Bawaslu satu tarikan nafas dengan tanggap tertulis masyarakat terhadap para bakal calon kepala daerah nantinya, yang wajib divalidasi oleh KPU akan kebenaran keadaan apakah ada penggantian pejabat dimaksud.

Menjadi pekerjaan KPU memvalidasi bakal calon petahana, apakah calon yang bersangkutan tidak pernah melakukan penggantian pejabat dalam waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon. Ada ruang untuk validasi saat akan mengumumkan pasangan calon kepala daerah.

“Kasus penggantian pejabat di tengah pandemi covid19, sangat terkait dengan aspek keadilan pemilihan, kepentingan petahana, mobilisasi birokrasi, partisipasi masyarakat, dan integritas penyelenggara pemilu. Pada gilirannya aspek dimaksud terkait dengan kualitas proses dan hasil pemilihan sebagai esensi prinsip demokrasi,” tutupnya.

Hadir sebagai Narasumber pada kegiatan Dialog Daring Penggantian Pejabat di Tengah Pandemi Covid19 itu diantaranya, anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, Akademisi Untad Aminuddin Kasim, Kordiv Penindakan Bawaslu Sulteng Jamrin, dan Ketua KPU Sulteng Tanwir Lamaming.

Dialog diikuti kalangan/unsur pemerhati pemilu, perguruan tinggi, LSM, penyelenggara pemilu (Bawaslu, KPU, dan TPD DKPP), dan masyarakat baik dari wilayah Sulteng maupun dari wilayah lain di Indonesia. *


(pr/sl)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: