Pelanggaran Administrasi Pilkada Perlu Permohonan Putusan Koreksi

Ketua FORKOT Kabupaten Banggai, Hasbi Latuba. (Foto: Istimewa)

Luwuk, LUWUK TIMES – Ketua Forum Kota (FORKOT) Kabupaten Banggai, Hasbi Latuba menyarankan, dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh calon petahana yang sudah diputus Bawaslu sebaiknya dimohonkan untuk dilakukan permohonan putusan koreksi.

 

Selain ketentuan itu diatur Peraturan Bawaslu nomor 8/2018 sekaligus dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan Pilkada Banggai 2020 mendatang.

 

“Kalau aturannya belum berubah, masih ada ruang bagi pelapor atau temuan Bawaslu itu sendiri untuk mengajukan kembali permintaan koreksi putusan,” kata Hasbi kepada Luwuk Times, Jumat (24/07/2020).

 

Langkah ini penting dilakukan agar proses demokrasi kedepan dapat memberikan asas kepastian hukum serta memberikan rasa keadilan sesama pasangan calon (paslon).

 

Sebab kata Hasbi, apa yang diputuskan Bawaslu Kabupaten Banggai beberapa waktu lalu, tidak secara rinci dan tegas menyatakan kasus dimaksud melanggar atau tidak.

 

“Keputusan tersebut harus dituangkan dalam formulir putusan, yang sebelumnya diregister lalu dilakukan pemeriksaan oleh majelis pemeriksa,” jelas Hasbi.

 

Apabila ini tidak segera dimohonkan, maka akan berimplikasi pada ranah sengketa antar paslon.

 

Karena ini menyangkut dugaan pelanggaran UU Pilkada, sudah seharusnya diputus sesuai tata cara pelanggaran administrasi. Dan tentu soal ini tidak lagi melibatkan Sentra Gakkumdu, akan tetapi murni Bawaslu.

 

“Sentra Gakkumdu mengurus soal pidananya. Sementara pelanggaran administrasi ranah Bawaslu kabupaten/kota yang disampaikan ke Bawaslu provinsi untuk diperiksa lalu dikembalikan lagi ke Bawaslu kabupaten untuk diputus,” kata Hasbi.

 

Memang dalam aturan tambahan Hasbi, permintaan koreksi hanya berlaku 3 hari kerja setelah putusan keluar. Pertanyaannya, apakah putusan Bawaslu lalu sudah sesuai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi atau tidak.

 

“Putusan Bawaslu setahu saya harus dibuat dalam formulir putusan dengan melampirkan hasil pemeriksaan untuk disampaikan ke KPU,” tandas dia. *

 

Baca juga: Batia Instruksikan Semua Pengurus NasDem Menangkan Cudi dan Amir di Pilkada 2020

 

(yan)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: