NasDem Banggai Minta Bawaslu Yakinkan Parpol Soal Penanganan Sengketa Pilkada

Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Banggai Zulharbi Amatahir. (Foto: Istimewa)

Luwuk, LUWUK TIMES—  Sekretaris DPD NasDem Banggai Zulharbi Amatahir meminta kepada Bawaslu untuk meyakinkan kepada partai politik terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada. Penyampaian itu disampaikan Zulharbi pada Bimtek penggunaan aplikasi sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS) yang diselenggarakan Bawaslu Banggai, Kamis (25/6/2020) di Kantor Baswaslu Kabupaten Banggai.

Menurut Zulharbi, Bawaslu harus memberikan pejelasan secara detail mengenai kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa Pilkada, jika ada sengketa yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon dalam Pilkada mendatang.

Pasalnya kata Zulharbi, jika melihat dari paparan materi dan contoh sengketa Pilkada yang disampaikan dalam bimtek, belum memberikan keyakinan kepada partai politik sejauh mana kekuatan keputusan yang diambil oleh Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pilkada.

 

Baca juga: Polemik Anggaran Pilkada 2020, KPU Banggai Klarifikasi Penjelasan Bupati

 

“Misalnya ada keputusan akhir dari Bawaslu terkait penanganan sengketa ini, seperti apa kekuatan legal hukumnya terhadap tahapan dan pelaksanaan Pilkada?,” tanya Zulharbi.

Pasalnya jika SK atau keputusan KPU yang dijadikan sebagai objek sengketa, maka hal tersebut sejatinya menjadi ranah sengketa Tata Usaha Negara atau TUN (kompetensi absolute) yang tidak mungkin bisa dituntaskan di Bawaslu.

Pemateri dari pihak Bawaslu yang hanya memaparkan teknis penggunaan aplikasi SIPS tidak dapat memberikan keterangan lebih jauh, dan mengaku akan menyampaikan kepada Anggota Bawaslu yang akan memberikan penjelasan atas telaah hukum tersebut.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Bece Abd Junaid dalam pembukaan bimtek menjelaskan penggunaan aplikasi SIPS, merupakan upaya untuk memudahkan setiap peserta Pilkada, baik pasangan calon, partai politik maupun gabungan partai politik, dalam menyampaikan laporan sengketa Pilkada. Dengan aplikasi tersebut, para pemohon tidak harus datang ke Kantor Bawaslu namun juga dapat mendaftarkan sengketa melalui layanan Online Aplikasi SIPS tersebut. *

 

Penulis: Sofyan Labolo

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: