Mendagri: Tolong Bantuan, Pak Longki Diingatkan Bupati Banggai Mau Pemilu atau Nggak?

Mendagri RI H. Muhammad Tito Karnavian

Palu, LUWUK TIMES— Realisasi transfer anggaran naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Kabupaten Banggai ternyata memprihatinkan. Pasalnya, kucuran anggaran ke KPU sebagai penyelenggara teknis pemilu baru mencapai 11,60 persen. Begitu pula Bawaslu 15,13 persen serta pihak pengamanan masih 0 persen.

Ini terungkap dalam rapat koordinasi secara virtual antara Mendagri RI H. Muhammad Tito Karnavian bersama 270 kepala daerah dalam rangka pemantapan pelaksanaan pilkada serentak 2020, Rabu (24/06/2020).

Mendagri menyampaikan realisasi anggaran NPHD dari 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang telah tertransfer ke KPU, Bawaslu daerah dan pengamanan masih ditemukan realisasi anggaran dibeberapa daerah di bawah 40 persen. Untuk Provinsi Sulteng, kata Mendagri, realisasi transfer anggaran sudah bagus. “Tinggal menunggu realisasi transfer berikutnya,” kata Tito.

Akan tetapi lanjut Mendagri, dari 7 kabupaten dan 1 kota di wilayah Sulteng yang melaksanakan pilkada serentak 2020, Kabupaten Banggai sangat memprihatinkan. Sebab, realisasi anggaran ke KPUD baru mencapai 11,60 persen dan Bawaslu daerah 15,13 persen dan pengamanan masih zero persen.

Atas kondisi itu, Mendagri pun meminta kepada Gubernur Sulteng Longki Djanggola agar menyikapinya. “Tolong bantuan, Pak Longki diingatkan Bupati Banggai mau pemilu atau nggak?,” ucapnya.

 

Baca juga: Estimasi Awal 735 TPS, Alwin Palalo: Jumlahnya Masih Berpotensi Bertambah

 

Berbeda dengan Pemda Banggai Laut. Mendagri malah mengapresiasi. Sebab pemerintah disana telah merealisasikan transfernya ke KPU sebesar 40,00 persen, Bawaslu daerah 40,00 persen dan pengamanan 81,82 persen. “Luar biasa Banggai Laut, artinya serius,” nilainya.

Berikut rincian realisasi anggarannya, Kabupaten Sigi KPUD 36,67 persen, Bawaslu Daerah 40,00 persen, pengamanan 0,00 persen, Morowali Utara KPUD 40,00 persen, Bawaslu Daerah 42,47 persen, pengamanan 0,00 persen dan Kabupaten Poso KPUD 41,75 persen, Bawaslu Daerah 40,98 persen, pengamanan 0,00 persen.

Selanjutnya, Touna KPUD 40,62 persen, Bawaslu Daerah 40,55 persen, pengamanan 0,00 persen, Kabupaten Tolitoli KPUD 40,00 persen, Bawaslu Daerah 40,00 persen, Pengamanan 0,00 persen, Kota Palu KPUD 42,32 persen, Bawaslu Daerah 40,42 persen serta pengamanan 56,08 persen.

Mendagri juga meminta kepada para kepala daerah yang melaksanakan pilkada serentak untuk mendukung penyelenggara (KPUD dan Bawaslu Daerah) dalam melakukan tahapan pilkada dengan baik sesuai dengan protokol pencegahan penyebaran COVID-19.

Pada kesempatan itu, Longki menyampaikan akan segera menindaklanjuti arahan Mendagri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Turut mendampingi rakor virtual Kaban Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah Dr.Fahrudin,S.Sos,M.Si, Kadis Kominfo Provinsi Sulteng Farida,SE,M.Si, Kepala Bagian Humas Adiman,SH,M.Si. *

 

Rilis: Ro. Humas Protokol Prov. Sulteng

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: