KPU Banggai Monitoring Coklit di Desa Terpencil dan Padat Penduduk

KPU Banggai monitoring pelaksanaan coklit di desa Balean Kecamatan Lobu dengan menggunakan rakit. (Foto: KPU Kabupaten Banggai).

Luwuk, LUWUK TIMES – Komisioner KPU Kabupaten Banggai selama 2 hari memonitoring pelaksanaan coklit oleh petugas pemutahiran data pemilih (PPDP). Divisi Teknis KPU Banggai, Makmur Manesa bertugas di kecamatan di daerah pemilihan (dapil) II.

“Mulai 23-24 Juli saya turun di Kecamatan Pagimana, Lobu, Bunta, Simpang Raya dan Nuhon. Dalam monitoring kerja-kerja PPDP di lapangan, saya didampingi PPK dan PPS,” kata Makmur, kepada Luwuk Times, Senin (27/07/2020).

Di lima kecamatan itu kata Makmur, ada beberapa desa terpencil. Dan itu dijadikan sampel dalam agenda monitoring.

Semisal di desa Balean Kecamatan Lobu. Untuk menuju wilayah itu, pihaknya harus menyewa rakit. “Tidak bisa menggunakan transportasi darat. Memang waktu tempuhnya hanya sekitar 10 menit. Tapi sungainya cukup dalam dan berarus,” kata Makmur.

Desa terpencil lainnya yang tidak luput dari monitoring yakni desa Asaan Kecamatan Pagimana, desa Lokait Kecamatan Simpang Raya dan desa Tetesulu Kecamatan Nuhon.

 

Baca juga: Siapa Sekretaris DPC Partai Hanura Banggai Masih Tanda-Tanya

 

“Alhamdulillah, hasil monitoring PPDP dapat melaksanakan tugas dengan teliti dan benar yakni mencocokkan daftar pemilih dengan identitas pemilih KTP atau suket dan KK. Intinya hasil monitoring sudah benar oleh PPDP,” jelas Makmur.

Tak hanya di desa terpencil. Makmur juga punya pengalaman monitoring di wilayah padat penduduk. Yakni desa Jayabakti Kecamatan Pagimana.

Berbeda dengan desa lain, di Jayabakti dalam satu rumah ada 2, malah 3 kepala keluarga. “Itu karena desanya kecil, namun penduduknya padat,” jelas Makmur.

Di lapangan PPDP menemukan ada warga yang belum memiliki identitas kependudukan, yakni KTP. Meski begitu, PPDP tetap melakukan pendataan untuk selanjutnya dimasukkan ke Disdukcapil Kabupaten Banggai.

Ada juga pasangan suami istri yang cerai dan salah satunya pindah domisili di desa lain. Solusinya, PPDP harus mencoret nama yang terdaftar di Jayabakti, kemudian di daftar di desa tempat domisili barunya.

Memang kata Makmur, pencoklitan yang dilakukan PPDP, menjadi bagian dari tupoksi PPK dan PPS. Tapi karena KPU ingin memastikan proses pencoklitan data pemilih itu berjalan benar, maka harus turun lapangan. *

 

(yan)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: