Kasus Petahana, Bawaslu: Pelanggaran Administrasi, Gakkumdu: Tidak Terpenuhi Pidana

Ketua Bawaslu Banggai, Bece Abd. Junaid saat memberikan keterangan pers di kantor Bawaslu Banggai. (Foto: Istimewa)


LUWUKTIMES.com— Keputusan berbeda dihasilkan dalam menangani dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 2 UU nomor 10 tentang Pilkada yang dilakukan petahana dengan melantik pejabat eselon III a dilingkup Pemda Banggai.

Jika Bawaslu Kabupaten Banggai merekomendasikan ke KPU sebagai pelanggaran administrasi. Sedang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menilai kasus itu tidak terpenuhi pelanggaran pidana pemilu.

Hal itu terungkap dalam keterangan pers di kantor Bawaslu Kabupaten Banggai, Rabu (06/05/2020).

Ketua Bawaslu Banggai, Bece Abd. Junaid memimpin forum tersebut. Dia didampingi tiga komisioner Bawaslu lainnya, yakni Muh. Adamsyah Usman, Marwan Muid dan Syaiful Said. Hadir juga dua koordinator Gakkumdu Polres dan Kejari Banggai.

Dihadapan wartawan Bece mengatakan, pihaknya telah melakukan penelusuran untuk melakukan pengumpulan sejumlah bukti terkait. Dengan telah dikantonginya bukti, sehingga dugaan pelanggaran tersebut ditingkatkan menjadi temuan.

Bawaslu bersama tim Kepolisan dan Kejaksaan yang masuk dalam Sentra Gakkumdu selanjutnya melakukan proses penindakan, berupa klarifikasi dan pemeriksaan terhadap para saksi dan bukti sekaligus dimintai keterangan ahli.

Untuk penanganan pelanggaran pidana pemilihan umum, Sentra Gakkumdu dalam pembahasan II berkesimpulan kasus pidana pemilihan dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan kasus ini ke penyidikan. Sebab tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan.

Bawaslu lanjut Bece, berpendapat beda. Kasus tersebut terpenuhi unsur pidana pemilihan, sehingga mengusulkan diteruskan ke tingkat penyidikan.

“Karena tidak tercapai kesepahaman di dalam Gakumdu, sehingga tidak ada kebulatan pendapat menjadikan kasus penggantian pejabat di Pemda Banggai urung ditindak lanjuti ke penyidikan hingga pengadilan. Status penanganan dihentikan dalam pembahasan II Sentra Gakkumdu Banggai,” kata Bece dalam keterangan persnya.

Namun sambung dia, potensi pelanggaran sesuai ketentuan UU pilkada tidak selesai diketentuan pidana pemilu saja. Karena masih ada potensi pelanggaran administrasi, yang dapat berakibat pada pembatalan sebagai calon kepala daerah.

“Di pasal 71 ayat 5 UU pilkada gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaiamana dimaksud ayat 2 dan ayat 3, petahana dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon,” kata Bece. * (st)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: