Jelang Muswil, Internal PAN Panas, Oskar: SK Ilegal, Rusli: Ini Instruksi DPP

Rusli Dg. Palabbi dan Oskar Paudi

Palu, LUWUK TIMES – Jelang Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PAN Sulteng, diinternal partai matahari terbit ini memanas.

Ketua DPW PAN Sulteng, Oskar Paudi secara tegas menyatakan surat keputusan (SK) panitia Muswil ilegal.

Sementara Sekretaris DPW PAN Sulteng, Rusli Dg. Palabbi punya jawaban atas terbitnya SK yang ditanda tanganinya bersama Wakil Ketua DPW PAN Sulteng, Yahya R. Kibi tersebut.

“SK ilegal ditanda tangani yang ngak berhak. Lucunya ngak tahu kapan rapatnya, tiba-tiba jadi penanggungjawab,” protes Oskar kepada Luwuk Times Kamis (06/08/2020).

Tidak sampai disitu komentar Oskar. Harusnya Muswil dilaksanakan di bulan Okober 2020, sesuai dengan periodeisasi DPW PAN Sulteng.

“Harusnya Muswil bulan Oktober. Karena SK DPW juga berakhir 14 Oktober,” kata mantan Ketua DPD PAN Kabupaten Banggai ini.

Keberatan juga disampaikan fungsionaris PAN Sulteng, Egar Mahesa.

Kata dia, pencatutan nama dalam SK panitia Muswil tanpa adanya konfirmasi. Sehingga melahirkan komplain.

“Pencatutan nama dalam SK ini tanpa konfirmasi membuat beberapa namanya dalam SK ini tidak terima. Dan salah satunya saya,” kata Egar.

Selain itu sambung Egar, SK tersebut tidak sesuai ketentuan. Sebab yang bertanda tangan Wakil Ketua dan Sekretaris, dalam hal ini Pak Rusli dan Yahya.

“Ini melangkahi kewenangan ketua DPW PAN apapun alasannya,” tegas dia.

Baca juga: Muswil PAN Sulteng Belum Terjadwal, Egar: Masih Menunggu Info Ketua DPW

Satu hal dipertegas Egar, terkait dengan pencatutan nama, bisa berdampak pada pidana.

“Nama saya salah satu dalam SK ini. Dan saya merasa dirugikan serta dapat membuat pihak lain tidak senang. Ini dapat berorentasi pada pidana,” ucap Egar.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPW PAN Sulteng, Rusli Dg. Palabbi (RDP) mengatakan, pembentukan panitia Muswil PAN merupakan perintah DPP.

“Kita menjalankan perintah DPP. Instruksi langsung dari Ketum melalui PANWIL pak Syarifuddin Sudding dan Sekjen,” kata RDP.

Wakil Gubernur Sulteng yang pada pilkada ini maju sebagai bakal calon Gubernur ini menjelaskan, sebenarnya DPP telah memberikan waktu kepada DPW PAN Sulteng untuk melaksanakan Muswil sampai dengan Juli 2020.

Namun sampai dengan tenggang waktu tersebut tidak juga dilaksanakan Muswil, sehingga DPP menginstruksikkan untuk segera melaksanakan hajatan itu.

“Bukan tidak melibatkan Ketua wilayah. Tapi sampai bulan Juli, tenggang waktu yang diberikan DPP untuk melaksanakan Muswil tak juga ada gerakan, maka DPP meng instruksikkan saya selaku Sekwil dan Ketua POK untuk melaksanakannya,” kata RDP.

Dan sampai saat ini sambung RDP, seluruh tahapan, mulai dari pembentukan ke panitiaan, SC dan OC kita sudah susun bersama teman-teman yang hadir.

Bahkan terhadap pengurus yang tidak sempat hadir, kata RDP, kita hargai mereka sehingga dimasukkan dalam kepanitiaan.

“Persoalan mereka keberatan, karena dianggap mencatut nama, bagi kami tidak ada masalah. Mereka tidak hadir juga tidak mengurangi keabsahan muswil. Karena kita menjalankan perintah DPP,” tegas RDP.

Untuk agenda Muswil yang akan dihadiri perwakilan DPP, kata RDP rencananya dilaksanakan Senin, 10 Agustus 2020. *

 

(yan)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: