Hindari Nepotisme, Partai Golkar Minta Seleksi PPDP Diawasi PPK

Fungsionaris Partai Golkar Kabupaten Banggai, Muh. Ladewan menyarankan rekrutmen PPDP dapat diawasi PPK. (Foto: Sofyan Labolo)

Luwuk, LUWUK TIMES— Sosialisasi PKPU nomor 5/2020 di hotel Swiss Bell, Senin (29/06/2020), menjadi wadah kritikkan dan masukkan partai politik (parpol) kepada KPU Kabupaten Banggai.

Partai Golkar melalui perwakilannya, Muh. Ladewan menyorot tentang rekrutmen petugas pemutahiran data pemilih (PPDP), yang saat ini sedang dilaksanakan KPU.

“Kami memberi masukkan saat seleksi PPDP harus diawasi panitia pemilihan kecamatan (PPK). Jangan hanya diberi mandat kepada kepala desa. Ini bisa berpotensi nepotisme. Sehingga PPDP tidak bisa kerja maksimal,” kata Ladewan.

Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar DPRD Banggai ini juga menyarankan agar honorarium PPDP perlu dinaikkan. Alasan dia, PPDP selain kerja ekstra juga tanggung jawab lembaga adhok ini cukup besar dalam mensukseskan pilkada serentak 2020.

 

Baca juga: Distribusi Logistik KPU Banggai Dikritik, Anny: Pileg 2019 PDIP Dirugikan

 

“Perlu dinaikkan insentif PPDP serta dalam melakukan pendataan harus disiapkan alat pelindung diri atau ADP,” kata Neneng-sapaannya. Bahkan saran dia lagi, saat pleno di tingkat PPDP, perlu melibatkan perwakilan parpol yang ada di desa.

Komisioner KPU Sulteng, Sahran Raden menjelaskan, calon PPDP bukan diusulkan kepala desa. Mekanismenya, panitia pemungutan suara (PPS) berkoordinasi dengan kepala desa dan tokoh masyarakat di desa untuk membuka rekrutmen PPDP.

Dan PPDP sambung Sahran, sebelum turun lapangan melakukan pendataan pemilih akan di rapid test. “Tak hanya APD. Tapi mereka (PPDP) sebelum action di rapid test,” terang Sahran. *

 

Penulis: Sofyan Labolo

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: