Bahas Tulisan Doktor Aminudin Kasim, Diskusi Politik di WAG Luwuktimes Alot

Ilustrasi pemilihan kepala daerah.

Luwuk, LUWUKTIMES.COM – Opini dengan judul, “Petahana yang Terancam Diskualifikasi” menjadi bahan diskusi alot di WhatsApp Grup (WAG) Luwuktimes.com, Minggu (24/08/2020) malam. Isinya penuh dengan kajian hukum, terkait pasal 71 ayat (2) UU Pilkada.

Penulisnya adalah Dr. Aminudin Kasim, SH, MH yang kesehariannya sebagai Dosen Fakultas Hukum Untika Palu. Tulisan sebanyak 11 alinea itu dirilis di media online Jati Centre, tanggal 22 Agustus 2020.

Karena tulisan itu isunya berkesesuaian dengan konstelasi di Pilkada Banggai, sehingga penghuni WAG menjadikannya topik diskusi.

Adalah Syaifudin Muid, personil WAG yang lebih awal meresponnya.

“Kita bedah tulisan ini secara yuridis,” tulis Syaifudin sembari menambahkan “Supaya tidak terjadi debat kusir”.

Aryati B. Laha menyambutnya “Bagus idenya. Pak pudin susun panelis, narasumber dan host”.

Syaifudin pun menulis, “Substansi yang paling mendasar dalam pergantian jabatan kemarin adalah pengertian apakah pergantian pejabat yang selanjutnya dibatalkan pergantiannya oleh Bupati Banggai dapat dikategori sebagai perbuatan hukum pergantian jabatan, karena banyak pendapat dari Ahli hukum”.

“Sementara dalam putusan Mahkamah Agung pada kasus Bualemo, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pembatalan pelantikan tidak menghapus perbuatan. Itu yang kita bahas bersama supaya kita bertambah ilmu, ugat begitu,” kata Pudin-sapaannya.

Masih dengan komentar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai ini, “Karena kalau pembatalan pergantian tidak menghapus perbuatan, maka pergantian jabatan kemarin memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 71 ayat 3. Dan selanjutnya semuanya diserahkan kepada KPU. Karena bola sudah sama KPU tinggal begitu kalau kita memahami kasus ini. Mohon maaf utus,” tulis Pudin.

Sophansyah Yunan menjawabnya dengan komentar pendek, “TMS”.

Irfan Bungadjim meladeni dengan kalimat berkelakar “Tetap Masih Sayang” sembari menambahkan emoji senyum dan tepuk tangan.

Aswan Ali masuk dan mengomentari tulisan Irfan Bungadjim.

“Utus IB (Irfan Bungadjim) jangan cuman sanksi TMS yang dibahas. Coba bahas juga solusi mencari jalan keluar agar Petahana HY bisa terhindar dari sanksi TMS. Itu baru diskusinya bisa produktif, pak ketua KT,” tulis Aswan.

“Ini sama saja tragedi KM.71 dijalan Tol. Apakah korban masih bisa diselamatkan atau tidak, tergantung dokter e,” timpal Hasbi Latuba.

Sebagai pembuka diskusi, Pudin Muid kembali berkomentar “Kalau kita membaca aturan hukum yang berkaitan dengan larangan pergantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan, serta membaca tulisan dari Ahli hukum Tata Negara Untad Palu, memang tidak ada ruang lagi untuk menghindari ketentuan larangan tersebut. Semua unsur terpenuhi”.

Dia menyambungnya “Nasib sisa tergantung kepada KPU, apakah KPU akan tunduk pada ketentuan dimaksud atau mengunakan penafsiran lain. Kita tunggu sampai tanggal 23 September. Artinya kajian yuridis sudah jelas kalau kita baca tulisan diatas. Tinggal kajian politik nanti pak Aswan bisa bedah”.

Masih dengan komentar Pudin, “Saya jadi moderator. Yang pertama kita bahas tentang apakah pelantikan dan selanjutnya dibatalkan dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum. Itu dulu, nanti kalau ini sudah sepakat barulah kita membahas yang selanjutnya, setuju, mosia,”

Lalu Sri Indraningsih Lalusu masuk. Semua kegiatan di perhelatan politik telah diatur dengan regulasi yang melekat pada masing-masing instansi atau panitia Pemilukada. Kalau warga negara yang baik adalah yang patuh dan tunduk pada aturan yang diberlakukan. Inilah dasar agar kita semua sejalan dan selaras memahami isi aturan, agar semua berjalan sebagaimana mestinya,”

Komentar anggota DPRD Sulteng yang juga kader PDIP itu disepakati Aswan Ali.

“Hehe..!, sepakat utus..!, Tapi kalau 5 komisioner KPU sepakat gunakan opsi voting dalam penentuan Petahana HY MS/TMS, itu bagaimana kira-kira utusku,”

Sri Lalusu kembali berpendapat, sebenarnya ini sudah mulai terjawab dalam tulisan pakar Hukum Tatanegara di atas tadi.

Kembali Pudin Muid berucap, ini penting dibahas karena masih ada pendapat bahwa pelantikan yang dibatalkan tidak melanggar hukum, sebagaimana kasus Pilkada Kupang, sehingga jadi alasan bahwa Banggai pasti lolos. Itu dulu dibahas.

“Group ini adalah berisi orang-orang intelektual, sehingga pembahasannya harus berdasarkan kajian Ilmu supaya tajam,” sambung Pudin.

Terkait voting yang diaspirasikan Aswan, dijawab Sri Lalusu. “Voting bisa dilakukan, asal materi atau keputusan yang akan diambil melalui voting, tidak bertentangan dengan UU Pemilu/PKPU”.

Irfan setuju dengan kasus di Pilkada Kupang. Dia pun berkomentar, “cocok Pilkada Kupang menyebutkan pembatalan SK dan mengembalikan pejabat pada posisi sebelumnya dikategorikan bebas dari pasal 71 Undang Pilkada”.

Aswan kembali pada konteks voting. “Iye, Bunda SIL (nama singkatan Sri Indraningsih Lalusu, red). Tapi di ranah politik, segala hal bisa dicarikan solusinya. Apalagi sang petahana HY berasal dari the ruling party, belum lagi di pasal 71 UU no 10/2016 itu, terdapat celah hukumnya yang bisa diambil untuk melakukan faith a complic, sehingga komisioner KPU berpeluang mengambil opsi voting”.

Ketua Komisi 1 DPRD Sulteng ini kembali berujar, pelajari, masalah Bualemo, Papua dan Kupang. Dimana perbedaannya? mulai dari tanggal pelantikan, dll. Coba disimak. putar kembali meeting Darring Bawaslu se Indonesia. Narasumber utama anggota Bawaslu RI, ada Pakar hukum, ada Bawaslu provinsi, kabupaten, ada KPU juga hadir. Simak kembali pembahasan tersebut, yang mereka bahas disertakan dengan aturan-aturan yang berlaku.

Irfan pun tak mau angkat bendera putih. “Selain mendasari soal Kupang, juga saat ini kita lagi berada pada situasi covid19. Dimana saat itu pilkada berada pada ketidakjelasan waktu pelaksanaan. Masih memunculkan perdebatan di tingkat pusat dan munculnya edaran KPU untuk pengunduran Pilkda,” kata Ketua Karang Taruna Kabupaten Banggai ini.

Hasbi Latuba yang juga mantan Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Banggai ini masih dengan pembahasan voting. “Aduh kalau KPU terapkan mekanisme voting, berarti tergantung ada yang suka ada yang tidak. Setahu saya, mereka hanya menekan berita acara yang tidak bateken ditinggalkan, putusanya tetap sah,” kata Hasbi.

Pudin Muid berujar, kalau berdasarkan daring dan penjelasan Bawaslu pusat, provinsi, dan para pakar hukum Tata Negara bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Agung dalam kasus Bualemo, maka segala putusan yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung tidak berlaku lagi. Dengan demikian kasus Kupang dan kasus Papua tidak dapat dijadikan rujukan lagi dalam membedah pasal 71.

Setelah menyimak diskusi, anggota DPRD Banggai, Bachtiar Pasman akhirnya angkat suara.

Kata dia, kenapa masih di-voting. PKPU nomor 1/2020 sudah jelas. Definisi petahana sudah diuraikan pada point dalam PKPU tersebut. Kemudian pada pasal 89 point 1 sudah jelas sekali maksud dan tujuannya.

Nah kalau diujikan dengan apa yang dilakukan oleh petahana sudah jelas-jelas melanggar ketentuan pada pasal 89. Kalau memang hal tersebut dianggap membatasi kebijakan petahana dalam menciptakan pemerintahan yang good goeverment dan pemerintahan yang good goevernaice, maka ajukan uji materi di MK untuk dihapus dan diganti pasal 89 point 1 (pertama). Sebab kalau cuma di PTUN akan panjang persoalan. Karena sudah pasti publik akan banding ketingkat yang lebih atas.

Irfan mengatakan, kita percayakan ke KPU untuk mengambil keputusan. Karena KPU pasti memiliki ahli-ahli hukum yang lebih objektif dan mantap-mantap. Bahkan saya yakin KPU akan meminta pertimbangan KPU RI sebagai akhir dalam pengambilan keputusan. “Di KPU RI juga ada Bagian Hukum,” tulis Irfan.

Dia menyarankan kepada para senior yang berbeda dalam pilihan untuk fokus saja memenangkan kandidatnya masing-masing.

Sepertinya sang moderator, Pudin Muid sedikit kelabakan. Pasalnya, peserta diskusi lari dari konsep pembahasan yang diinginkannya.

“Fokus dulu pada persoalan apakah pembatalan pelantikan dapat menghapus perbuatan. Ibunda SIL sudah berpendapat bahwa pembatalan pelantikan tidak menghapus perbuatan sebagaimana hasil daring Bawaslu dan KPU. Adinda Irfan berpendapat bahwa pembatalan dapat menghapus perbuatan sebagaimana kasus Kupang. Yang lain lagi supaya segera disimpulkan,” kata dia.

Soal itu Sri Lalusu berpendapat, “Kalau pendapat saya, kita taat saja pada aturan yang diberlakukan. Pendapat saya yang dimaksud pak pudin, yaitu tulisan saya, yang menyarankan agar menyimak kajian pakar hukum Tata Negara yang menjadi narasumber saat meeting darring lalu,”

Aswan Ali malah berpendapat masih terdapat peluang KPU menempuh opsi voting dalam penentuan MS/TMS bagi petahana HY.

Sebagai moderator diskusi yang berlangsung sekitar 2 jam yakni dari pukul 17.40-19.20 Wita, Pudin Muid mencoba menyimpulkan bahwa ada tiga pendapat. Pertama, simak saja hasil daring sebagaimana pendapat Sri Lalusu.

Kedua, pembatalan pelantikan dapat menghapus perbuatan seperti kasus Kupang. Pendapat ini disampaikan Irfan Bungadjim. Sedang argumen ketiga yakni versi Aswan Ali, KPU dalam mengambil keputusan bisa dilakukan dengan cara voting. Artinya kata Pudin, sepenuhnya diserahkan kepada KPU untuk menafsirkan.

Pudin Muid menutup diskusi itu dengan statemen, “perbedaan pendapat adalah lumrah kebijaksanaan kita untuk menerima perbedaan pendapat itu. Uji kebenaran dari pendapat kita tunggu sampai tanggal 23 September. Itulah pembuktian secara empiris pendapat kita”.

Aswan menambahkan, tapi dalam politik selalu ada pro-kontranya. Karena itulah hakikat berpolitik.

WAG Luwuktimes.com dibuat di tanggal 6 Juni 2020. Jumlah anggotanya sebanyak 87 orang. Beragam latar belakang para penghuni grup. Mulai dari politisi, praktisi hukum, pengusaha penyelenggara pemilu, kalangan birokrasi, para aktivis dan para jurnalis.

Keberadaan WAG ini, selain sabagai sarana informasi seputar pelaksanaan pilkada serentak 2020 juga sebagai wadah silahturahmi. *

Baca juga: PELANGGARAN PASAL 71 UU PILKADA (Kumulatif atau Alternatif)

(yan)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: