Badrin Nonsi: Kader PDIP Mbalelo harus Dipecat dan PAW

Badrin Nonsi


Luwuk, LUWUKTIMES.com— Meski rekomendasi DPP PDI Perjuangan sudah dikantongi bakal calon bupati (cabup) Herwin Yatim, namun masih ada kader banteng moncong putih yang tidak taat pada keputusan tersebut. DPP sudah harus punya sikap tegas terhadap kader mbalelo. Sanksinya adalah pemecatan.

Penegasan ini disampaikan fungsionaris PDI Perjuangan Kabupaten Banggai, Badrin Nonsi, Sabtu (30/05/2020).

Menurut Badrin, Herwin merupakan kader terbaik partai. Sudah sangat wajar jika Ketua DPP PDIP Megawati Soekarno Putri memberikan kepercayaan kepadanya untuk tampil lagi sebagai kandidat calon bupati di Pilkada Banggai 2020, melalui rekomendasi.

Akan tetapi sambung Badrin, masih ada kader yang tidak taat terhadap keputusan DPP PDIP. “Bagi saya haram hukumnya jika ada kader lain menolak atas putusan tersebut. Apalagi punya hasrat bersaing dalam pilkada,” jelas Badrin.

Sikap tersebut merupakan bentuk pembangkangan terhadap instruksi partai. Dan partai harus memberikan sanksi pemecatan sekaligus pengganti antar waktu atau PAW.

Pernyataan keras Badrin ini bukan tanpa pijakan. Dia punya fakta bentuk perlawanan yang dilakukan kader PDIP terhadap pencalonan Herwin yang juga petahana di pilkada.

Sikap mbalelo itu tercermin dengan masih terpajangnya baliho bakal calon bupati/wakil bupati Banggai, Sri Indraningsih Lalusu-I Putu Gumi pada sejumlah titik di Kota Luwuk.

“Saya tahu memasang baliho itu adalah hak mereka. Tapi ini bentuk pelanggaran terhadap kebijakan partai. Sanskinya jelas, pecat,” tegas politisi berambut putih ini.

Saran Badrin kepada Ketua DPC PDIP yang juga calon bupati petahana, Herwin Yatim segera meminta secara resmi kepada DPP untuk mengambil langkah tegas terhadap kedua kader PDIP yang tidak loyal tersebut.

“Hal ini harus kita selesaikan dalam internal partai. Dimana Ketua DPC PDIP Banggai harus memintakan kepada DPP untuk menegur kader partai itu, dengan menyampaikan sejumlah fakta kurang baik yang dipertontonkan kader partai yaitu menentang putusan DPP,” jelas Badrin.

Bahkan sambung Badrin sekaligus mengusulkan ke Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri untuk memproses PAW. Karena keduanya adalah anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten. *


Baca juga: Petahana Boleh Mengganti Pejabatnya, Apabila Memenuhi Ketentuan Ini

(sl)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: