Apabila Ketentuan Ini Dilanggar, Paslon Kena Sanksi Pembatalan

Melalui teleconference komisioner KPU Sulteng, Sahran Raden menjadi narasumber tunggal pada sosialisasi tata cara pencalonan, di hotel Estrella Luwuk, Sabtu (15/08/2020). (Foto: Sofyan Labolo)

Luwuk, LUWUKTIMES.COM – Komisioner KPU Sulteng, Syahran Raden mengatakan, ada enam point yang harus menjadi perhatian pasangan calon (paslon). Ketika itu dilanggar, maka paslon tersebut dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai kontestan di pilkada serentak 2020.

Warning itu disampaikan Sahran pada sosialisasi tentang tata cara pencalonan pemilihan serentak, bertempat di Hotel Estrella, Sabtu (15/08/202020).

Sahran merincikan tentang ketentuan yang dapat berimplikasi pada pembatalan pencalonan itu. Pertama, paslon atau tim kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Pembatalan bisa dilakukan KPU apabila paslon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.

Sahran yang tampil sebagai narasumber tunggal menambahkan, paslon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan.

Baca juga: Calon Petahana Melantik Pejabat Eselon Mengemuka di Bimtek Pencalonan

Selanjutnya, melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan pemerintahan daerah untuk kegiatan pemilihan sejak ditetapkan sebagai paslon bagi calon atau paslon yang berstatus sebagai petahana.

Kata Sahran, paslon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan putusan Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota.

Sedang hal lain yang bisa membatalkan pencalonan adalah, tidak menyerahkan izin kampanye, bagi calon yang berstatus sebagai petahana.

Kegiatan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Banggai itu menghadirkan berbagai kalangan. Mulai dari unsur Forkopimda, Bawaslu, perwakilan partai politik, kalangan jurnalis dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya.

Sebelum masuk dalam materi melalui teleconference, Sahran mengawalinya dengan kerangka hukum tata cara pencalonan pemilihan serentak di masa pandemi covid-19. *

(yan)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: