8 Ribu Lebih Penyelenggara Adhok Wajib Rapid Test, Darimana Anggarannya?

Foto ilustrasi pelaksanaan rapid test

Luwuk, LUWUK TIMES— Tak hanya menggunakan alat pelindung diri (APD) dalam melaksanakan tahapan pemilihan serentak di era pandemi covid-19, diantaranya masker, hand sanitizer, sarung tangan plastik, tisu dan disenfektan spray. Akan tetapi dalam menerapkan protokoler kesehatan covid-19, semua personil penyelenggara adhok, baik di KPU maupun di Bawaslu wajib di rapid test.

“Surat edaran KPU dan surat edaran Bawaslu RI mengisyaratkan seperti itu. Ketika diabaikan maka menjadi temuan kami,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai, Bece Abd. Junaid yang ditemui Luwuk Times, Kamis (25/06/2020).

Seberapa banyak personil adhok dari kedua lembaga itu untuk nantinya di rapid test? Panitia pemilihan kecamatan (PPK) se Kabupaten Banggai sebanyak 115 personil, ditambah panitia pemungutan suara (PPS) 1.011 orang, petugas pemutahiran data pemilih (PPDP) 745 orang (disesuaikan jumlah TPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sebanyak 5.215 orang (setiap TPS berjumlah 7 orang). Untuk KPU sebanyak 7.086 orang yang harus di rapid test.

 

Baca juga: Mendagri: Tolong Bantuan, Pak Longki Diingatkan Bupati Banggai Mau Pemilu atau Nggak?

 

Di Bawaslu ada pengawas kelurahan/desa (PKD) sebanyak 337 ditambah pengawas TPS 745 plus Panwascam 69 orang, jumlahnya 1.151 orang. Sehingga lembaga penyelenggara adhok totalnya sebanyak 8.237 orang.

Penyelenggara pesimistis rapid test itu dapat dilaksanakan. Pasalnya, realisasi transfer anggaran naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) menurut Mendagri RI Kabupaten Banggai masih sangat memprihatinkan, yakni KPU 11,60 persen dan Bawaslu 15,13 persen. *

 

Penulis: Sofyan Labolo

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: