Virus Corona VS Ekonomi Daerah

Oleh: Irwanto Kulap


WABAH virus corona yang sudah mendunia dan sudah memakan waktu berbulan bulan di negeri ini telah merenggut nyawa ratusan orang sekaligus memporak-porandakan sisi ekonomi bangsa.


Coba kita bayangkan betapa mengerikan penyebarannya yang masif, dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain. Semua orang tercengang dan sangat ketakutan. Disetiap sudut tempat, berbagai kalangan aktif membahasnya.


Pemerintah dengan berbagai upaya telah melakukan gerakan untuk melawan virus pandemi ini. Tujuannya, demi menyelamatkan rakyat yang dicintainya. Mulai dengan program edukasinya sampai dengan tindakan nyata.


Tentu saja langkah kongkrit pemerintah ini dapat dibackup penuh oleh rakyat. Dukungan kepada pemerintah baik pusat, propinsi maupun di daerah dalam bentuk mematuhi apa yang menjadi standar dalam penanganan penyebaran virus corona tersebut. Karena apapun yang pemerintah lakukan, jika rakyatnya acuh tak acuh, maka semua akan sia-sia belaka.


Tak itu saja, virus yang emrionya dari negeri tirai bambu ini telah membuat guncangnya perekonomian dunia, bahkan termasuk negeri ini.


Banyak perusahaan atau pabrik yang tutup. Banyak pula para pekerja harus di rumahkan. Tragisnya lagi, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) masal.

Belum lagi meroketnya harga sejumlah kebutuhan sembako, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lesu, malah gulung tikar serta daya beli masyarakat menurun drastis.

Dalam kondisi rakyat susah, maka negara hadir. Sesuai dengan perintah konstitusi, beberapa langkah sudah diambil pemerintah. Mulai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP), Instruksi Presiden (Inpres), Surat Keputusan (SK) 2 Menteri, Surat Edaran (SE) Menteri serta banyak lagi regulasi yang dikeluarkan. Kesemuanya itu untuk melindungi rakyatnya.

Semua daerah diminta untuk merefocusing anggarannya. Tidak terkecuali Kabupaten Banggai, yang harus me-reloked sebesar Rp. 31.6 miliar lebih.

Pemerintah pusat pun merefocusing anggaran dengan Perpres nomor 54/2020 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 35/PMK.07/2020.

Baca juga:

Evolusi Manusia Pasca Pandemik

Sehingga terjadi perubahan transfer keuangan daerah dan desa (TKDD) yang bersumber dari pusat. Kita ketahui bahwa dana tersebut menjadi tulang punggung perekonomian daerah dalam mengentaskan kemiskinan rakyatnya.

Dengan adanya perubahan TKDD, sebagaimana diatur oleh Perpres nomor 54/2020 dan PMK nomor 35/2020, maka Kabupaten Banggai bagi penulis kemungkinan terjadi turbelensi pendapatan (mudah-mudahan saya salah).

Artinya, dana perimbangan mengalami perubahan. Semisal pada dana alokasi umum (DAU) yang ditetapkan awalnya sebesar Rp. 912.719.352.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 820.986.420.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 91,7 miliar.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan sumber-sumber yang yang lain, seperti dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH)? Iya, kemungkinan dalam peraturan ini juga mengalami perubahan.

Baca juga:

Sentimen Corona Pada Konsensus Sosial, Ekonomi, dan Politik Manusia

Berharap di PAD yang ditetapkan Rp. 225 miliar, dengan lesunya perekonomian di daerah akibat virus ini dipastikan akan terjadi kontraksi yang berujung tidak tercapai target pula.

Nah, bersiaplah wahai kabupaten ku dalam menghadapi turbelensi ini. Tentu kita semua berharap semoga virus corona ini secepatnya dapat berlalu, amin. *

Penulis adalah Anggota Komisi 3 DPRD Banggai dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: