Sentimen Corona Pada Konsensus Sosial, Ekonomi, dan Politik Manusia

Oleh: Dr. Muhadam Labolo

Tak ada musuh pandemik yang paling dihindari di seantero dunia abad ini kecuali Corona (Covid 19). Jangankan membaca karakteristik detail dirinya, mengamati perkembangan sepak terjangnya disetiap negara setidaknya telah menurunkan imunitas kita. Begitu kekebalan manusia mengalami depresi maka dengan mudah virus tersebut melelehkan hidung, menggaruk tenggorokan, hingga merontokkan salah satu jaringan vital manusia, paru-paru. Sifat micro-biologis Corona yang super aktif lewat berbagai media sebagai inang perkembangbiakan itu, kini tidak saja menguji kohesivitas sosial, demikian pula ekonomi dan politik umat manusia.

Mobilitas sistem sosial dihampir semua kelompok dari yang paling micro (keluarga) hingga yang paling complex (negara) dicerai-beraikan. Integrasi yang selama ini dipandang sebagai modal bagi terciptanya kohesi sosial dalam realitasnya rapuh. Kenyataan itu seakan mengingkari teori-teori sosiologi klasik-modern seumpama Comte, Weber, Marx, Durkheim & Parsons. Kesadaran kolektif justru dibutuhkan hanya untuk melerai kepadatan kelompok. Semakin kecil kerumunan semakin besar peluang untuk hidup. Corona membalikkan pula semboyan klasik soal bersatu kita teguh bercerai kita runtuh, yang ada bercerai kita survive bersatu kita mati. Corona menyisakan integrasi sosial lewat kesadaran di dunia maya, kesadaran untuk melawan tetapi tidak dalam realitas yang sesungguhnya. Corona nyaris mengembalikan sistem sosial kita ke masa lampau, diam dirumah (stay at home), dan mengisolasikan diri sebagaimana ciri masyarakat purba, tidak dengan menemukan keramaian sebagai sumber daya terbesar bagi suatu negara.

Pada ruang sosial domestik, Corona seakan memperbaiki kembali rumah dan tangga tempat manusia beranjak. Keluarga sebagai pondasi terbaik bagi konstruksi bernegara kembali didamaikan (Iver,1985). Sejauh ini banyak program pemerintah dengan lokus keluarga yang menyedot triliunan rupiah seakan tak membantu merujukkan. Laporan di hampir setiap negara menunjukkan bahwa keluarga sebagai basis pemerintahan itu rentan dengan problem yang dihadapinya. Angka perceraian yang tinggi akibat lemahnya ekonomi menjadi satu dari sekian sebab yang membuat institusi keluarga berantakan. Jika keluarga adalah masa depan negara, maka Corona seolah dikirim Tuhan untuk merehabilitasi kembali institusi kecil itu sekaligus menguatkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Corona juga menyampaikan pesan kuat pada institusi sosial lain seperti pendidikan dan lembaga keagamaan. Metode pendidikan dengan sengaja diberi jarak yang melampui sekat geografis. Corona dengan cepat mengajari guru dan murid tanpa malu-malu soal kecerdasan buatan. Murid dengan mudah men download pengetahuan bagi nutrisi kognisi dan tutorial-psikomotoriknya, tapi aspek karakter-afeksi dengan terpaksa dititip di keluarga. Disini persoalannya, tidak semua kepala rumah tangga mampu menjadi examplary sample ditengah keluarganya.

Lembaga sosial keagamaan pun tak luput dari perhatian serius Corona. Simbol-simbol keyakinan yang selama ini sakral dan suci seperti masjid, gereja, pura, kuil, dan sinagog tak berarti apa-apa. Corona bukan saja tak menghormati Tuhan, tapi lebih ditakuti daripada Tuhan itu sendiri, sebab manusia lebih memilih mengunci rapat tempat ritualnya dibanding memuja Tuhan secara berjamaah. Seluruh rujukan shohih mesti dikecualikan karena darurat, daripada berkalang tanah tanpa peribadatan dan penghantaran yang layak hingga ke liang lahat.

Dalam sistem ekonomi, Corona menguji ketahanan manusia dalam jangka panjang. Ia menguji beroperasinya faktor-faktor produksi dan keadilan distribusi pada setiap negara. Corona seakan pula ingin mengembalikan sistem ekonomi manusia ke era traditional. Dalam keadaan ekstrem bukan mustahil pola barter dapat terjadi, sebab masyarakat kota sangat bergantung pada produksi masyarakat di desa jika terjadi kelangkaan sumber daya. Sistem ekonomi yang bersifat hirarkhi, pasar dan campuran juga diuji secara serentak. Dinegara dengan sistem ekonomi sentralistik seluruh sumber daya dikuasi dan didistribusikan dengan cepat dari rantai puncak kekuasaan ke level terendah. China dan Malaysia mempraktekkan.

Lain halnya negara dengan sistem ekonomi kapitalistik (demokrasi), sebagian besar sumber daya dikuasai kelompok pemegang modal. Efeknya, distribusi sumber daya ke level terbawah seringkali mengalami kemacetan panjang. Masalahnya, faktor-faktor produksi seperti modal, sumber daya alam, sumber daya manusia, enterpreneurship, dan sumber daya informasi dikuasai oleh subkultur ekonomi dinegara tersebut. Amerika contohnya, untuk memproduk obat antivirus dan Alat Pelindung Diri (APD) mereka mesti memesan pada pihak swasta.

Dalam situasi demikian Corona memberi kita kesadaran untuk menyeimbangkan kekuatan ekonomi dari kelas atas ke kelas menengah kebawah. Disadari bahwa ketakutan terbesar terhadap ancaman Covid 19 berada di level Borjuis, meski lebih ditakuti lagi dampak ekstrem pada kelompok proletar akibat ketidakseimbangan ekonomi yang dapat menciptakan wabah baru seperti perilaku anarkhis, caos, konflik sosial, perampasan dan perampokan dengan alasan kelaparan. Tentu saja tidak ada kelas yang paling diminati kecuali mereka yang selama ini menguasai sumber daya, kaum elit. Upaya lockdown, karantina, maupun pembatasan sosial berskala besar dalam waktu tertentu bukan tanpa implikasi, tapi kemampuan manusia dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dapat menjamin masa depan atas sistem ekonomi yang dianutnya.

Akhirnya, konsensus politik di setiap negara menjadi variabel yang tak dibiarkan begitu saja oleh virus corona. Ketegangan antar kekuatan politik dalam masyarakat mesti ditunda walau hanya untuk sementara waktu. Demikian pula perseteruan antar negara. Suriah, Palestina dan Israel contohnya. Corona tampaknya memberi panggung politik bagi siapa saja asal tak gentar berhadapan dengannya. Resikonya tanggung sendiri, puluhan pejabat di dunia tewas bahkan bunuh diri karena tak sanggup menghentikan korban yang meningkat ibarat deret ukur dimana-mana. Tantangan terberat para pemimpin dunia kini bukan hanya menghindari serangan laten virus Corona, tapi lebih dari itu depresi mental akibat kegagalan moral dalam mempertanggungjawabkan kepemimpinannya dihadapan masyarakat. Politik pun kini seakan dikembalikan ke asal-usulnya, hanya mereka yang paling berani mengambil inisiatif dan mampu menyelamatkan rakyatnya yang akan bertahan sebagai pemimpin yang sesungguhnya. Inilah esensi hukum alam (natural of law). (*)


Penulis adalah Dekan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: