PEMILIHAN 2020 DITENGAH PENDEMIK COVID 19; TANTANGAN DAN HARAPAN DAYA DUKUNGNYA

Oleh: Sahran Raden


RAPAT dengar pendapat terakhir pada 14 April 2020, Komisi II DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP, menyepakati Opsi A pemungutan suara pilkada 2020 yakni tanggal 9 Desember 2020, dengan ketentuan telah dipastikan benar bahwa Virus Corona atau Covid 19 telah selesai dan status darurat kesehatan dinyatakan berakhir setidak tidaknya sampai dengan 29 Mei 2020. Mengutif kolom kilas Politik Kompas tangal 23 April, Menkopolhukam, Mahfud MD menyatakan bahwa Rancangan Perppu penundaan sisa tahapan Pilkada 2020 sudah dikirim kepada Presiden naskah sudah disusun oleh Kementrian Dalam Negeri. Isinya adalah tentang penundaan pilkada dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Sementara dapat dipastikan bahwa opsi A menjadi pilihan bagi pemerintah untuk melaksanakan pilkada 2020 dan masih beririsan dengan pendemik covid 19.


Dalam tulisan ini, saya tidak akan mengulas lagi opsi opsi penundaan pemilihan. Saya ingin menguraikan apa saja tantangan krusial juga harapan daya dukung jika pilkada 2020 di lanjutkan 9 Desember 2020. Menurut saya ada dua tantangan krusial, paling tidak menjadi ujiannya pada pemilihan 9 desember 2020. Pertama, Ujian kepercayaan publik terhadap penyelanggara pilkada dalam hal ini KPU. Kedua ujian bagi pelaksanaan teknis pemilihan dimasa krisis. Tulisan ini sekali lagi, ingin melihat dua tatangan itu jika akhirnya pemilihan tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Juga harapan daya dukung pemilihan yang dibahas diakhir tulisan ini.


Ujian Kepercayaan Publik

Fakta dan realitas dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan bahwa masih kuatnya ketidakpercayaan terhadap pengelolaan pemilu yang jujur dan adil. Kurangnya ketidakpercaan publik dalam pemilu atau pemilihan terutama terkait dengan integritas, kemampuan profesionalisme dan kapasitas penyelenggara pemilu.


Pemilihan 2020 yang dilaksanakan pada 9 desember, memiliki tantangan tersendiri bagi Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu. Tantangan yang terkait dengan trust atau kepercayaan, apakah KPU sebagai penyelenggara pilkada dapat melaksanakan pemilihan sesuai dengan standart pemilu yang bebas dan adil. Pemilu atau pemilihan sebagai sarana demokrasi. Itu artinya melalui proses pemilu, kadar demokratisasi sistem politik di suatu Negara akan terlihat. Inilah yang menjadi tolok ukur dalam menilai demokratis tidaknya suatu Negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemilu meupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan dibentuk atas dasar pilihan rakyat, dijalankan sesuai kehendak rakyat, dan ditujukan untuk mensejaterakan rakyat. Idialnya bahwa pemilihan adalah suatu instrumen demokrasi dalam memilih sebagai hak warga negara yang harus dipenuhi dalam situasi apapun.

| Baca juga

Evolusi Manusia Pasca Pandemik

Tantangan untuk menciptakan pemilu berintegritas adalah bagaimana membangun penyelenggara pemilu yang independen, profesional, dan kompeten sehingga dipercaya publik. Rangkaian penyelenggaraan pemilu akan dipercaya rakyat dan peserta jika pemilu diselenggarakan oleh penyelenggara yang tak hanya kompeten dan berkapasitas dalam bidang tugasnya, tetapi juga independen dan mengambil keputusan yang imparsial tak memihak. Penyelenggara pemilu dapat dikategorikan bertindak independen jika menyelenggarakan pemilu semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu. Karena itu, kriteria pemilu adil dan berintegritas adalah penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparsial.


Situasi krisis ini tentu saja pemyelenggara pemilu dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan pemilihan terutama terkait dengan tata kelolah pemilihan. Pemilu memiliki tata kelolah yang juga memperhitungkan resiko.Situasi darurat emergency hadir dan tentu mengganggu tahapan yang sedang berlangsung. Maka pertanyaannya adalah bagaimana penyelenggara pilkada dapat melaksanakan aktivitas pemilihan ditengah resiko penuh kekhawatiran dan ketakutan serta resiko pskihis tehadap ancaman pendemik Covid 19. Situasi darurat ini KPU sebagai penyelenggara pilkada pelru melakukan tindakan yang luar biasa terhadap tahapan yang luar biasa pula. KPU perlu memiliki protokol kerja tahapan untuk mitigasi resiko pendemik Covid 19. Pemilihan dapat dilakukan dengan protap kesehatan yang memadai, dengan demikian KPU memastikan memiliki kemampuan yang memadai dan mendapatkan kepercayaan publik yang tinggi ditengah tahapan yang beririsan dengan wabah corona.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: