Refocusing Anggaran Empat Tahap, APBD Banggai Berkurang Rp229 Miliar Lebih

Bupati Banggai Herwin Yatim, wakil bupati Mustar Labolo serta Sekda Banggai Abdullah Ali, pada rapat TAPD di ruang rapat umum kantor Setda Banggai.

 

Luwuk, LUWUKTIMES.com— Ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Banggai, Abdullah Ali mengatakan, anggaran pada penetapan APBD 2020 sebesar Rp1.878.226.932.400. Dengan rincian, belanja tidak langsung Rp1,2 triliun dan belanja langsung Rp628 miliar. Setelah dilakukan refocusing penanganan covid-19 sebanyak empat tahap, maka anggaran tersisa Rp1,6 triliun atau berkurang Rp229 miliar atau 12,24 persen.

Hal ini dilaporkan Ketua TAPD yang juga Sekda Banggai ini pada rapat TAPD di ruang rapat umum kantor Setda Banggai, Senin (15/06/2020).

Kegiatan yang langsung dipimpin Bupati Banggai Herwin Yatim itu juga dihadiri Wakil Bupati Mustar Labolo juga Asisten Pemerintahan dan Kesra Judi Amisudin, Asisten Administrasi Umum Ramlin Hanis, seluruh pimpinan OPD, Camat se kabupaten Banggai dan para kepala bagian di lingkup kantor Setda Banggai.

Abdullah melanjutkan, untuk mekanisme teknis pergeseran dan kronologis pergeseran mulai dari refocusing tahap I sampai dengan tahap IV, sesuai dengan petunjuk Kementerian Dalam Negeri Dan Kemenkeu.

Sebelumnya di forum yang sama, Bupati Herwin Yatim meminta kepada TAPD dapat menjelaskan tentang refocusing anggaran covid-19 serta adanya pemotongan dana dari pemerintah pusat. Sebab persoalan anggaran yang di Kabupaten Banggai seharusnya tidak terjadi, apabila dikelola dengan baik. Ketua tim TAPD dan anggota harusnya bisa meramu sedemikian rupa tentang kebutuhan anggaran secara makro.

Kita ketahui bersama sambung bupati, dengan adanya pandemi covid-19, telah terjadi refocusing anggaran untuk penanggulangannya, sekaligus pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Polemik anggaran yang terjadi ini kata bupati, berdampak terhadap penilaian para OPD yang menganggap pimpinan daerah seolah-olah sadis dalam merasionalisasikan anggaran.

“Saya berharap kepada TAPD untuk dapat menjelaskan dengan terperinci serta mencarikan solusi terkait isu yang berkembang saat ini,” pinta bupati.

Diakui Herwin, tidak sedikit isu hangat perihal anggaran yang berkembang. Dan itu sangat mendegradasikan pemerintah. Adanya informasi masalah pelayanan kesehatan di tingkat bawah terkait honor serta operasional yang sudah tidak ada anggarannya. Begitu pula informasi dari desa yang sudah tidak memiliki honor bagi aparatnya.

Herwin menjelaskan, APBD Banggai tahun 2020 sebesar Rp. 1,7 triliun. Belanja barang jasa saja sudah tidak bisa. Sama halnya dengan belanja perbaikan-perbaikan lainnya juga tidak bisa. Bahkan tunjangan tunjangan terpotong. Belum lagi APBD desa sudah terpotong. Malah proyek infrastruktur tidak bisa lagi dilaksanakan serta honor tenaga kesehatan juga ikut terpotong.

“Ini semua kalau tidak dijelaskan dengan baik oleh TAPD kepada para kepala OPD serta teman-teman di legislatif, maka saya selaku bupati dan wakil bupati bisa terganggu kenyamanan, kekompakan dan ritme kerja perangkat daerah,” jelas bupati.

Wakil Bupati Banggai, Mustar Labolo menambahkan, pemotongan tak hanya terjadi di sekretariat DPRD. Akan tetapi refocusing juga dirasakan di sekretariat daerah. Ekstrimnya lagi, anggaran kesehatan pimpinan daerah pun mengalami rasionalisasi.

Wabup juga menekankan kepada TAPD agar selalu melaporkan deskripsi garis besar perkembangan rasionalisasi anggaran saat ini. Karena sebagai wakil bupati, perlu mengetahui bagaimana postur dan kondisi anggaran saat ini. Sehingga dapat menetralisir pandangan yang memojokkan pemerintah.

“Saya tekankan juga kepada TAPD untuk dapat mencarikan solusi dan meramu sebaik mungkin APBD saat ini. Dan selalu berkoordinasi dan mengkonsolidasikan terkait permasalahan anggaran dengan baik kepada seluruh stakeholder,” pinta Mustar. *

Penulis: Sofyan Labolo

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: