Jangan Mengambil Kesimpulan tanpa Mempertimbangkan Hukum dalam Praktek

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Syaifudin Muid.

Syaifudin Muid


Luwuk, LUWUKTIMES.com— Statemen praktisi hukum Nasrun Hipan di salah satu media cetak di Kota Luwuk, memantik tanggapan Syaifudin Muid.

Penilaian Nasrun yang mensinyalir adanya dugaan pelanggaran Fuad Muid karena rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 400 ayat 1 huruf c undang undang nomor 17 tahun 2014 bahwa berimplikasi pemberhentian sebagai anggota DPRD bagi Syaifudin sangat subyektif.

“Jangan mengambil kesimpulan tanpa mempertimbangkan hukum dalam praktek. Membaca undang-undang tidak boleh menafsirkan sendiri secara leterlijk atau terpaku pada isi teks yang ada dalam bunyi pasal tersebut,” kata Syaifudin kepada Luwuktimes.com, Kamis (11/06/2020).

Menfasirkan pasal dalam undang-undang tambah mantan praktisi hukum yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai ini, harus mempertimbangkan apakah pemberlakuan pasal tersebut khususnya pada ayat c undang-undang MD3, “bahwa anggota DPR dilarang rangkap jabatan pada badan-badan yang menerima hibah APBD dan APBN” berlaku pula terhadap Palang Merah Indonesia (PMI).

Untuk mengkaji permasalahan ini sambung Pudin-sapaannya, diperlukan penafsiran yang harus didukung oleh ketentuan lain ataupun melihat hukum dalam praktek.

Penafsiran dibolehkan oleh ketentuan, yaitu menafsirkan sesuatu kaidah hukum yang belum jelas. Tapi menafsirkan tidak boleh hanya secara leterlijk atau gramatikal yang terpaku dengan bunyi pasal tersebut, dimana bunyi pasal itu hanya menyebut badan-badan lainnya yang menerima dana hibah APBN dan APBD.


Baca juga: Fuad Muid Dinilai Rangkap Jabatan, Syaifudin Muid: Itu Bukan Pelanggaran Hukum


Tapi, dibutuhkan penafsiran lainnya yang dikenal dalam ilmu hukum yaitu penafsiran historis, sistematis, teologis dan penafsiran perbandingan hukum.

Menafsir PMI sebagai badan harus menggunakan penafsiran sistematis tentang pemberlakuan undang-undang secara keseluruhan sebagai sistem perundang-undangan serta menafsirkan melalui pola perbandingan hukum yakni membandingkan dengan pemberlakuan atau kaidah hukum ditempat lain.

Fakta di lapangan kata Pudin, tidak sedikit jabatan Ketua PMI mulai dari pusat sampai di daerah diemban oleh kalangan anggota DPRD. Dan ini menjadi bukti bahwa pemberlakuan pasal 400 undang-undang MD3 terhadap PMI masih dibolehkan. Karena PMI adalah organisasi kemanusiaan non profit, sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bergerak dibidang keagamaan yang juga masih diboleh dirangkap jabatan oleh anggota legislatif.

Saran Pudin kepada Nasrun, sebagai sesama alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasaar, agar menghentikan cara penafsirannya, sehingga masyarakat tidak digiring pada pemahaman yang salah, apalagi mengaitkan dengan harus mundur dari anggota DPRD. Sebab itu sudah masuk dalam ranah politik.

Yang pasti tekan Pudin, tidak ada pelanggaran dalam rangkap jabatan Ketua PMI. Kalau itu disepakati secara nasional dilarang, pastilah penegak hukum disemua daerah dari pusat akan memberikan sanksi kepada anggota legeslatif yang rangkap jabatan. *

Penulis: Sofyan Labolo

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: