Fuad Muid Dinilai Rangkap Jabatan, Syaifudin Muid: Itu Bukan Pelanggaran Hukum

Syaifudin Muid dan Fuad Muid


Luwuk, LUWUKTIMES.com— Syaifudin Muid terpaksa angkat suara. Mantan praktisi hukum yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banggai ini membela Fuad Muid, yang dinilai rangkap jabatan, yakni anggota DPRD sekaligus sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Banggai.

“Mian Saluan merasa tersinggung dengan hujatan yang dialamatkan buat Om Fuad Muid. Seolah-olah melakukan perbuatan melanggar hukum atau onrechmatege daad,” kata Syaifudin Muid kepada Luwuktimes.com, Selasa (09/06/2020) tadi malam.

Pudin begitu sapaan Syaifudin meyakinkan bahwa tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Fuad Muid sebagai Ketua PMI. Dan sampai hari ini secara yuridis yang bersangkutan masih sah sebagai ketua PMI. Belum ada pemberhentian dari PMI provinsi atau PMI pusat.


Baca juga: Mulai 10 Juni Lion Air Group Layani Penerbangan Domestik


“Saat om Fuad konsultasi tentang jabatan Ketua PMI atas instruksi pusat dibolehkan, karena figur om Fuad masih sangat dibutuhkan untuk membesarkan PMI,” kata Pudin.

Harus diakui sambung pegiat cabang olahraga sepak bola ini, di tangan Fuad Muid, PMI Kabupaten Banggai menjadi besar. Lewat tangan manisnya, organisasi itu telah menorehkan prestasi sebagai PMI terbaik se-Indonesia di tahun 2018. “Reward atau penghargaan itu diterima langsung oleh Bupati Banggai H. Herwin Yatim di Purwakarta,” kata Pudin Muid.

Sebenarnya bicara soal rangkap jabatan, kita cukup bercermin pada sejumlah pengalaman. Semisal anggota DPRD yang juga merangkap sebagai Ketua KONI. Lantas mengapa, para ahli hukum tidak pernah bicara bahwa itu perebuatan melanggar hukum. Anehnya, disaat Fuad Muid justru dipolemikkan.

“Kenapa nanti om Fuad baru ribut. Ada apa ini. Saya minta jangan ada unsur lain dalam menyorot soal rangkap jabatan,” warning Pudin.

Saran Pudin, lebih baik pihak yang tak respek memilih diam. Biarkan mekanisme yuridis yang bicara. Artinya, menunggu saja sampai akhir jabatan Ketua PMI Kabupaten Banggai di tahun 2022. Silahkan berkompetisi merebut jabatan itu.

Lebih jauh Pudin berujar, perlu diketahui bahwa PMI adalah organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan. Sehingga penafsiran terhadap pasal 400 undang undang MD3 ditafsirkan berbeda-beda setiap kabupaten.


Baca juga: Disnakertrans Kabupaten Banggai Tangani 10 Kasus Ketenagakerjaan


Karena ada kabupaten lain yang masih membolehkan rangkap jabatan ketua PMI. Contohnya ditingkat nasional. Jusuf Kalla mantan Presiden Republik Indonesia juga rangkap jabatan. Sehingganya penafsiran terhadap badan-badan lainnya yang menerima dana hibah APBD masih diperdebatkan terhadap PMI.

“PMI adalah lembaga yang bergerak dibidang kemanusiaan. Silahkan menafsir menurut ilmu hukumnya. Tapi jangan kemudian mengambil sikap menghujat seolah-olah om Fuad sudah melakukan pelanggaran. Karena mereka bukan penegak hukum, tapi hanya praktisi,” tegas Pudin.

Soal rangkap jabatan lainnya dicontohkannya. Ketua DPRD Kabupaten Morowali juga Ketua PMI. Begitu pula PMI di Kabupaten Deli Serdang, merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrat.

Pada penghujung statemen, Pudin sekali lagi meminta untuk tidak salah tafsir sesuai ilmu yang cenderung subyektif. Karena bukan tidak mungkin, kesalahan tafsir itu bisa berbuntut pada pencemaran nama baik. “Hentikan polemik demi daerah tercinta ini,” pinta Pudin. *

Penulis: Sofyan Labolo

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: