Dugaan Pencemaran Nama Baik, Manager Hotel King Ameer Polisikan Pengelola Media Online

Hotel King Ameer

 

Luwuk, LUWUK TIMES— Kasus dugaan pencemaran nama baik melalui salah satu media online sampai di meja polisi. Manager Hotel King Ameer Nurhedi, ST resmi membawa persoalan itu ke ranah hukum, Selasa (16/6/2020).

Seperti dilansir media online Kabar Luwuk, sekitar pukul 14.00 wita, Nurhedi melaporkan kasus itu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Pada laporan nomor LP/269/VI/2020/Sulteng/Res-Bgi tertanggal 16 Juni 2020 itu, Nurhedi melaporkan sejumlah pihak atas pencemaran nama baik melalui media online dan jejaring sosial.

Pelapor juga menyertakan sejumlah barang bukti berupa copyan postingan media online dan penyebaran postingan di media sosial yang telah dibumbui dengan sejumlah kalimat yang mencemarkan nama hotel juga calon bupati.

SPKT Polres Banggai telah menerbitkan pula Surat Tanda Terima Laporan Polisi nomor STTLP/269/VI/2020/Sulteng/Res-Bgi yang ditandatangani oleh Kanit I SPKT Polres Banggai IPDA Priyo Buwono.

“Proses hukum kita serahkan kepada polisi dengan melampirkan sejumlah bukti awal saat melaporkan kasus itu ke polisi,” kata Nurhedi.

Terpisah Kapolres Banggai AKBP Satria Adrie Vibrianto yang dimintai keterangannya melalui Kasat Reskrim Polres Banggai AKP Pino Ary, SH  membenarkan adanya laporan polisi itu.

Kata perwira tiga balak ini, laporan itu telah diteruskan SPKT Polres Banggai ke Satreskrim untuk kemudian ditindaklanjuti.

“Laporannya tentang tindak pidana pencemaran nama  baik media online yang terjadi pada Sabtu (13/6/2020) sebagaimana tercantum dalam laporan polisi,” kata Kasat Reskrim. Dan sambung Pino Ary pihaknya segera melayangkan panggilan sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan.

Dalam UU ITE disebutkan, seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum Rp1 miliar. * (pr)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: