Gara-Gara Corona, Dana Transfer Pusat ke Daerah Dipangkas

Menteri Keuangan Sri Muliani. (FOTO: Istimewa)

____

LUWUK TIMES.com— Bupati Banggai, Herwin Yatim dan wakilnya Mustar Labolo mengikuti teleconference bersama sejumlah Menteri dan para kepala daerah se Indonesia, Kamis (09/04/2020). Untuk Pemda Banggai, kegiatan teleconference dipusatkan di ruang rapat khusus kantor Bupati Banggai.

Menteri Keuangan Sri Muliani mengaku, virus covid-19 membuat target pendapatan negara mengalami keguncangan. Karena pendapatan negara menjadi menurun sehingga mempengaruhi pada dana transfer pusat ke daerah.

“Dana transfer pusat ke daerah akan mengalami penurunan atau pemangkasan,” kata Sri Muliani.

Pesan Sri Muliani kepada para kepala daerah agar benar-benar merefocusing dan membenahi APBD secara radikal. Dapat menyisir sejumlah kegiatan yang tidak efektif. Dengan demikian sambung Menteri Keuangan, anggaran yang ada terfokus pada penanganan Covid-19.

“Pemangkasan tersebut harus memprioritaskan untuk anggaran kesehatan, bansos dan stimulus fiskal,” kata Sri Muliani.

Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menyampaikan ada tiga program prioritas Kemensos. Pertama, program keluarga harapan. Kedua, bantuan sosial khusus Jabodetabek sejumlah 1.647.674 jiwa selama tiga bulan kedepan. Sedang ketiga bantuan langsung tunai (BLT) di luar Jabodetabek sebanyak 7.461.586 keluarga selama tiga bulan.

“Program ini menjadi prioritas Kemensos dalam penanganan Covid-19. Kami menghimbau kepada seluruh daerah juga menganggarkan program ini dalam pergeseran atau relokasi anggaran,” kata Mensos.

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah menyampaikan, jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan sektor formal dan informal akibat Covid-19 cukup banyak. Yakni PHK di sektor formal sebanyak 1.052.216 orang dan PHK di sektor informal mencapai 374.851 orang.

“Jadi saat ini total PHK mencapai 1.427.067 orang,” kata Ida Fauziah.

Olehnya Kementerian Tenaga Kerja telah menganggarkan untuk program kartu prakerja sebanyak 5,6 juta penerima, untuk korban PHK sebesar Rp20 triliun dan BPJS Ketenaga kerjaan menganggarkan 400 ribu kartu prakerja.

Sehingga total yang dicover oleh pemerintah pusat sebanyak 6 juta kartu prakerja di tahun 2020 ini dalam penanganan dampak Covid-19.

Bantuan pra kerja ini merupakan Bentuk Bansos lainnya, untuk meningkatkan dan menahan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Olehnya Menteri Tenaga Kerja meminta kepada seluruh pemerintah daerah juga menganggarkan program serupa dalam APBD nya.

Selanjutnya Menteri Desa PDTT, Abd. Halim Iskandar menyampaikan, Kemendes juga telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial kepada 5,8 juta penerima di seluruh Indonesia. Dan itu diperuntukkan kepada keluarga miskin atau tidak mampu yang tinggal di desa, yang tidak tercover bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah.

“Kami juga berpesan kepada para kepala daerah, agar ADD dapat digunakan sebagian untuk mendukung program prioritas Kemendes,” kata Abd. Halim.

Mendagri Tito Karnavian meminta kepada seluruh Pemda agar memperhatikan dan menyiapkan beberapa hal.

Pertama, adanya landasan hukum bagi pemberian BLT. Kedua, memastikan Pemda dalam memberikan hibah atau bansos sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2020. Ketiga, pola penyaluran bantuan harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan geografis masyarakat. Keempat, tersosialisasinya kanal pengaduan bagi masyarakat. Dan Kelima, pembinaan kepada masyarakat untuk menciptakan kemandirian selama masa pandemi.

Pesan lain yang disampaikan Mendagri, Pemda mampu memperkuat social safety net serta kemandirian ekonomi dengan spirit otonomi daerah. Tito juga sekaligus mengajak semua kepala daerah untuk bersama-sama melawan musuh tak kasat mata itu.

Usai teleconference bersama sejumlah Menteri, Herwin langsung mengingatkan kepada para kepala OPD dilingkup Pemda Banggai, agar apa yang diarahkan dan diperintahkan pemerintah pusat ke daerah dapat diimplementasikan sebaik mungkin.

“Dihitung dan dituangkan dalam program prioritas penanganan Covid-19 seperti yang telah dijabarkan para Menteri,” kata Herwin. (st)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: