Dikejar Leasing, Para Ojek Mengadu ke Bupati Banggai

Bupati Banggai Herwin Yatim didampingi wakil Mustar Labolo menerima para ojek di kantor Bupati Banggai. (FOTO : ISTIMEWA)

____

LUWUKTIMES.com— Ditengah tanggap darurat virus covid-19, nasib masyarakat kecil cukup memiriskan.
Tak hanya diperhadapkan dengan virus pandemi yang mematikan. Tapi mereka juga harus siap dengan problem ekonomi.

Betapa tidak, disaat harga kebutuhan dasar meroket, disisi lain warga minim pendapatan.
Fenomena ini setidaknya dirasakan belasan tukang ojek di Kota Luwuk Kabupaten Banggai.
Mereka mendatangi Bupati Banggai Herwin Yatim Rabu (01/04/2020), untuk menyampaikan sejumlah keluh kesah.

“Harus ada langkah Pemda untuk mengatasi masalah ini,” ucap salah seorang ojek kepada wartawan.

Dia mengaku, pihak leasing tak henti hentinya mendesaknya, untuk membayar kredit motor. Padahal kata ojek yang mengaku tinggal di Kecamatan Luwuk ini, dia sudah memberi penjelasan bahwa pendapatnya ojeknya berkurang, lantaran covid-19.

“Saya sudah sampaikan kepada pihak leasing alasan itu. Tapi mereka terus saja menagih,” ucap pria tiga anak ini.
Bagian Humas Setdakab Banggai, Indra Kurniawan membenarkan adanya dialog langsung antara Bupati Banggai Herwin Yatim dan para tukang ojek.

“Tadi siang pak Bupati ada menemui para pendemo yang mengatasnamakan ojek,” jelas Indra.

Beragam uneg uneg yang mereka sampaikan. Diantaranya, tentang adanya leasing yang mengambil paksa kendaraan roda dua mereka, ketersediaan sembako hingga mengeluh tentang menurunnya pendapatan, bahkan tidak ada sama sekali dalam per hari.

Bagaimana respon Bupati? Indra kembali menjelaskan, secara umum pak bupati mengatakan akan memenuhi apa yang menjadi aspirasi mereka.

Langkah itu diambil setelah menunggu pergesaran anggaran dan petunjuk tekhnis dari Kemendagri, terkait relokasi anggaran pilkada.

PENUNDAAN KREDIT

Bupati Banggai Herwin Yatim telah mengambil langkah populis, dengan meminta Perbankan dan non Perbankan untuk penundaan kewajiban kredit.

Permintaan itu tertuang dalam surat Bupati Banggai nomor 570/508/Diskop tanggal 30 Maret 2020.
Ada dua hal yang menjadi dasar Bupati Banggai sehingga mengeluarkan surat itu.
Yakni instruksi Presiden RI tentang kredit angsuran dampak dari virus covid-19 dan surat edaran POJK nomor 11/POJK/03/2020 tentang stimulan penundaan pembayaran bunga dan pokok kredit.

Dalam surat itu tertuang sejumlah point.
Pertama, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai dampak covid-19.
Kedua, debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur UMKM baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi, agar pihak perbankan dapat mengadakan relaksasi atau kelonggaran kredit, tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiyaan atau jenis debitur.

Pada poin selanjutnya, Bupati meminta kepada pihak perbankan dan non perbankan untuk tidak mengejar angsuran bagi para nasabahnya, apalagi menggandeng pihak debt collektor. (st)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: