Data Warga Penerima Manfaat Jangan Tumpang Tindih

Irwanto Kulap dan Syaifudin Muid

LUWUKTIMES.com— Anggota Komisi 3 DPRD Banggai, Irwanto Kulap menyarankan, data kelompok penerima manfaat (KPM) sebanyak 13.699 jiwa yang bantuannya bersumber dari APBD Banggai, sebaiknya ditetapkan dulu oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banggai.

Langkah itu perlu dilakukan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan sejumlah program yang sumber dananya baik dari pemerintah pusat, provinsi serta desa.

Saran ini disampaikan Irwanto yang juga Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini pada rapat dengar pendapat di kantor DPRD Banggai, Selasa (19/05/2020).

Dijelaskannya, hal ini tentu saja akan berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban terhadap kegiatan di Dinas Sosial, apabila sebelumnya kegiatan yang sudah dikerjakan belum didisposisi pembayaran dari Bupati Banggai.

“Nantinya berkaitan sebuah prinsip-prinsip pertanggung jawaban terhadap kegiatan di Dinas Sosial itu sendiri,” kata Irwanto.

Baca juga

Lambannya Bantuan Beras ke Warga, Ini Klarifikasi Dinsos

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Syaifudin Muid mengaku, tahapan tersebut sudah dilakukan dinasnya.

“Berkas sudah didisposisi pak Bupati. Tinggal eksekusi oleh keuangan. Dokumen penerima sudah lengkap dan sudah diserahkan kepada Bupati yang berisi nama-nama penerima lengkap dengan tanda tangan Kades, Lurah dan Camat,” kata Syaifudin.

Dia berharap, BPKAD Kabupaten Banggai bisa secepatnya memproses. Mengingat ada hak keperdataan pemilik beras. Karena pemilik beras tersebut mengumpulkannya dari para petani setempat.

“Jadi masa lebaran sangat mereka butuhkan para petani. Sikap bijak perlu kita ambil demi melindungi para petani kita,” tutup Syaifudin. *

(st)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: