50-an Terpapar Corona, Sulteng Masuk Zona Merah, Diusulkan PSBB

Rapat Pemda Banggai bersama para imam se Kota Luwuk. (Foto: Humas Pemda Banggai)


LUWUKTIMES.com— Provinsi Sulteng masuk zona merah, menyusul lebih dari 50 warganya terpapar virus covid-19. Dalam rangka mencegah virus corona semakin mewabah, Sulteng diusulkan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSSB).

Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) Pemda Banggai, Kemenag, MUI, Kepala KUA dan para Imam se Kecamatan Luwuk Timur, Luwuk Utara, Luwuk Kota, Luwuk Selatan dan Nambo, di Ruang Rapat Umum Setda Kab. Banggai, Minggu (03/05/2020).

Rakor yang dihadiri langsung Bupati Banggai, Herwin Yatim itu juga terungkap, penyebaran virus pandemi di Sulawesi Tengah, sudah dari penduduk ditempat ke penduduk setempat atau sistem asimilatif, ditambah dengan kasus dari luar daerah.

Dan saat ini Kabupaten Banggai termasuk dalam status darurat, karena dikelilingi oleh daerah zona merah pandemi diantaranya Poso, Morowali Utara, Morowali, dan Palu.

|| Baca juga

646 ODR Masih Dalam Pemantauan Tim Covid-19

Pemda Banggai juga akan melakukan penutupan akses, baik darat, laut maupun udara. Sementara untuk penutupan pasar, bukan lah kewenangan pemerintah daerah, melainkan ranah pusat melalui perintah PSBB.

Dalam rakor tersebut juga disepakati bahwa Satuan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Banggai melakukan swiping penggunaan masker kepada masyarakat yang beraktivitas di luar rumah.

IMAM PROAKTIF

Kepada para imam, selain diminta untuk tidak mengadakan shalat berjamaah, atau mengumpulkan orang banyak juga diharapkan proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran covid-19.

Para imam agar menghimbau jamaahnya dan memberikan pemahaman terkait pembatasan shalat berjamaah. Itu untuk menjaga keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari penyebaran Virus Covid19. Dengan cara melakukan shalat di rumah.

Dimbau juga kepada Satuan Gugus Tugas Pemda Dan Aparat TNI Polri Untuk menjaga masjid sebelum dilaksanknnya shalat, sehingga tidak ada kesan pembubaran jamaah yang sedang shalat.

Pemda akan melakukan pembinaan Imam sesuai cluster, yakni Imam sebagai ASN akan dibina oleh atasannya dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati, Imam SK dari Kemenag dibina oleh Kemenag Banggai dan Imam sebagai TNI/Polri dibina oleh Dandim dan Kapolres.

Sejumlah ketentuan tadi yang merupakan keputusan MUI tersebut tidak berlaku selamanya. Akan tetapi ketika virus pandemi tidak ada lagi, maka keputusan MUI itu resmi dicabut. * (im)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: