YASFORA Buka Posko Pengaduan Nasabah Kesulitan Bayar Kredit

Aswan Ali

LUWUKTIMES.com— Yayasan Forum Kedaulatan Rakyat (Yasfora) Kabupaten Banggai menyambut positif surat Bupati Banggai Herwin Yatim yang ditujukkan kepada perbankan dan non perbankan tentang penundaan pembayaran kredit.

Bentuk respon LSM ini dengan membuka posko layanan pengaduan dan advokasi nasabah kesulitan bayar kredit.

“Kami apresiasi keputusan Bupati Banggai melalui suratnya nomor 570/508/Diskop tanggal 30 Maret 2020,” kata Direktur Eksekutif LSM Yasfora Kabupaten Banggai Aswan Ali, Rabu (1/04/2020).

Saat ini kata Aswan, banyak kalangan pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang mempunyai kewajiban kredit kepada kreditur, baik bank maupun lembaga pembiayaan lainnya (leasing) mengalami kesulitan keuangan akibat terdampak mewabahnya virus Covid 19.

Olehnya itu, kata Aswan yang juga aktif sebagai advokat/pengacara itu, pihaknya kini membuka posko layanan pengaduan dan advokasi bagi para nasabah bank maupun debitur leasing yang kesulitan keuangan guna membayar angsuran kredit bank, mobil atau sepeda motor.

“Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya pemerintah mengayomi masyarakat yang tengah kesulitan ekonomi saat ini, dan demi kebersamaan dalam menghadapi situasi darurat Covid 19, maka kami membuka posko layanan ini guna saling membantu meringankan dalam mengatasi kesulitan masyarakat,” ujar Aswan.

Ia menambahkan, bagi mereka yang membutuhkan bantuan terkait hal tersebut, dapat menghubungi nomor telepon 081245010163 atau datang langsung ke Posko layanan di alamat jalan G. Klabat nomor 1, Kelurahan Soho Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai.

KEBIJAKAN PRESIDEN

Sebagaimana telah diumumkan ke publik sepekan lalu, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan paket kebijakan guna mengatasi dan mengayomi masyakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat terdampak pembatasan interaksi sosial dalam mencegah penularan dan penyebaran firus Covid 19, khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, serta kalangan nelayan dan jasa transportasi.

Terhadap para pelaku usaha tersebut akan diberikan kelonggaran atau relaksasi dalam pemenuhan kewajiban pembayaran kredit.

Selanjutnya, kebijakan Presiden Jokowi ini telah ditindaklanjuti oleh pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan menerbitkan peraturan pelaksanaan kebijakan tersebut, yakni Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020.

Namun demikian, dilapangan nampaknya belum semua kreditur (bank/leasing) yang menjalankan paket kebijakan kepala negara itu.

Maka dari itu, diperlukan partisipasi dari semua pihak, khususnya kalangan LSM untuk ikut berkontribusi dilapangan dalam merealisasikan paket kebijakan relaksasi atau kelonggaran pemenuhan kewajiban kredit tersebut. (st)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: