Rp1 Uang Negara Wajib Dipertanggungjawabkan

Bupati Banggai Herwin Yatim memberi sambutan pada sosialisasi dana BOS pembayaran guru honorer. (FOTO ISTIMEWA)

___ ” ___

“Saya akan undang 1.180 tenaga honorer. Dan saya akan mendengarkan langsung keluhan dan laporan mereka”

Bupati Banggai Herwin Yatim

LUWUKTIMES.com— Pesan moral disampaikan Bupati Banggai Herwin Yatim.

Itu pada sosialisasi dana BOS mengenai pembayaran guru honorer, di aula pertemuan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Banggai, Minggu (15/03/2020).

“Banggai ini sudah diakui secara nasional sebagai kabupaten terbaik di luar pulau Jawa dalam rangka akuntabilitas kinerja. Karena akuntabilitas itu adalah penggunaan Rp1 uang negara wajib dipertanggung jawabkan,” kata Herwin.

Olehnya itu Bupati mengaku, ketika mendapat informasi tentang dana BOS, dirinya langsung turun ke Kecamatan Toili bersama Wakil Bupati Mustar Labolo.

“Itu minggu lalu. Dan saya dengarkan langsung dari beberapa Kepala Sekolah ditambah dengan para tenaga guru honorer. Ada sekolah yang hanya 2 gurunya dan honorernya banyak dan kemudian dibagi.

Apalagi honorernya yang tidak punya NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan, red) itu yang jadi repot. Karena tanpa itu tidak akan diakomodir oleh dana BOS,” kata Herwin.

Disinilah lanjut Herwin, fungsinya kita sebagai pemerintah. Karena menurut Kementerian kedepan, dalam jangka panjang harus punya NUPTK.

Ketika ada pengangkatan pegawai guru, mereka yang punya NUPTK yang akan di prioritaskan.

“Makanya saya menghadirkan Kadis Pendidikan, Inspektorat, BKPSDM, supaya kita bersama sama, dan jangan sampai ada dusta diantara kita,” kata Bupati.

Dan bupati juga menginformasikan bahwa usai pertemuan ini akan bertemu dengan para honorer.

“Saya akan undang 1.180 tenaga honorer. Dan saya akan mendengarkan langsung keluhan dan laporan mereka,” tegas Herwin.


Para peserta yang memadati aula pertemuan Dinas TPHP Kabupaten Banggai. (FOTO ISTIMEWA)
____

Wakil Bupati Banggai Mustar Labolo mengaku, kemarin kita diperiksa oleh BPK RI. Yang menjadi salah satu temuan adalah di sekolah, yaitu pembayaran PPN PPH pajak yang tidak dibayar.

Sekalipun kata Mustar disembunyikan atau tidak dibayar, maka akan tetap ketahuan. Karena setiap keuangan negara yang keluar itu pasti akan tetap ketahuan.

“Itu sudah merupakan aturan hukum yang harus kita laporkan menyangkut keuangan yang telah kita gunakan,” jelas Mustar.

Temuan lain lanjut Mustar, banyak disekolah yang pengeluaran tidak diyakini kebenarannya oleh tim auditor atau pemeriksa.

Sebab pemeriksaan BPK, dari tahun ke tahun di tingkatkan gretnya dari voltase 110 ke 220.

“Jadi saya menghimbau kepada para kabid tolonglah dibantu Kadisnya, agar tugas tugas yang dilaksanakan cepat terselesaikan,” pesan Mustar. (im)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: