PENDAFTARAN PASLON, KPU MENGACU PADA SK PARPOL TERAKHIR

Makmur Manesa

LUWUKTIMES.com
Pendaftaran bakal pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati akan dilaksanakan tanggal 16-18 Juni 2020.

Pada tahapan itu, KPU hanya akan mengacu pada surat keputusan (SK) partai politik (parpol) terakhir.

“Saat pendaftaran, kami mendasari pengajuan paslon yang ditanda-tangani oleh Ketua dan Sekretaris partai politik tingkat kabupaten sesuai SK terakhir,” kata Divisi Teknis KPU Kabupaten Banggai, Makmur Manesa, Jumat (6/3).

“Dan SK tersebut, merupakan SK yang didapatkan dari Menteri Hukum dan HAM serta penyampaian SK dari kepengurusan parpol tingkat pusat untuk kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten,” tambah Makmur.

Ketentuan itu diatur dalam PKPU nomor 3 tahun 2017 yang telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan PKPU nomor 1 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau Walikota dan wakil wakil wali kota.

Untuk lebih meyakinkan legalitas formal itu, KPU akan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM, sekaligus mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan parpol tingkat pusat sebelum masa pendaftaran paslon.

Begitu pula, KPU meminta salinan keputusan kepengurusan parpol tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota kepada pimpinan parpol tingkat pusat, paling lambat 1 bulan sebelum masa pendaftaran paslon.

Untuk tahapan selanjutnya, pimpinan parpol tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan parpol tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota kepada KPU, sesuai dengan permintaan KPU, sampai dengan 1 hari sebelum masa pendaftaran.

Makmur juga menekankan, dalam mendaftarkan bakal paslon oleh partai politik atau gabungan parpol, harus memenuhi sejumlah ketentuan, diantaranya pencalonan berdasarkan perolehan kursi minimal 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau minimal 25 persen perolehan suara hasil pemilu terakhir untuk parpol yang memperoleh kursi dan menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan bakal paslon dengan parpol atau gabungan parpol.

“Untuk ketentuan ini akan lebih detail dipaparkan KPU lewat sosialisasi kepada parpol di daerah ini,” kata Makmur. (im)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: