Oknum Pendamping PKH Nakal Dapat Dijerat Undang-Undang Tipikor

Foto Ilustrasi korupsi

____

PALU, LUWUK TIMES.com— Ini menjadi warning keras bagi oknum pendamping program keluarga harapan (PKH) yang nakal.

Apabila memotong dana bantuan sosial warga dampingannya, dapat dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor).

“Ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara,” kata Ketua Umum Lembaga Pemerhati Khusus Nasional Republik Indonesia (LPKN-RI), Egar Mahesa, SH, Kamis (16/04/2020).

“Modusnya beraneka ragam, namun hasil analisa sementara rata-rata untuk memperkaya diri sendiri, dan tidak menutup kemungkinan keterlibatan pihak lain,” tambah Egar.

Dia pun menghimbau warga Sulawesi Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya yang mencurigai dana bantuan sosial PKH dipotong oknum tenaga pendampingnya, agar tidak segan-segan melapor ke LPKN Republik Indonesia atau ke kantor Polisi terdekat.

“Jika ada yang mencurigakan segera lapor ke LPKN-RI. Dan kami akan langsung koordinasikan dengan satuan penegak hukum setempat,” kata Egar.

Sebagai bentuk pencegahan agar jangan ada terjadi dilingkungan Masyarakat, saran Egar, agar masyarakat dapat meminta LPKN RI melakukan monitoring independent di daerah.

“Kartu PKH itu seharusnya dipegang warga penerima tunjangan, bukan tenaga pendampingnya. Ini bisa menjadi salah satu bahan monitoring independen di daerah,” ucapnya. *

(djt)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: