Bupati Banggai Batalkan SK Pelantikan Pejabat Eselon III A

Bupati Banggai Herwin Yatim saat melantik empat pejabat eselon III.a dilingkup Pemda Banggai. SK pelantikan itu kemudian dibatalkan.


LUWUKTIMES.com— Bupati Banggai, Herwin Yatim membatalkan surat keputusan (SK) pelantikan pejabat administrator eselon III a dilingkup Pemda Banggai. Pembatalan itu tertuang dalam SK nomor 800/845/BKPSDM tanggal 23 April 2020.


Dalam SK yang ditanda tangani Bupati Banggai Herwin Yatim dengan tembusan Mendagri di Jakarta dan Gubernur Sulteng di Palu itu, memutuskan tiga point.


Pertama, membatalkan keputusan Bupati Banggai nomor 821.2/824/BKPSDM tentang pengangkatan pejabat administrator eselon III.a dilingkup Pemda Banggai.


Kedua, mengembalikan kembali seluruh pejabat yang dilantik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu kepada jabatan lama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Sebelumnya, Bupati Banggai melantik empat pejabat. Mereka adalah Camat Bunta Arsyad Tamagola pindah pada jabatan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai bertukar posisi dengan Idham Chalid.


Selanjutnya, Sekretaris Dinas Perpustakaan Kabupaten Banggai Abdullah Bakar menjadi Inspektur Pembantu II di Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai bertukar posisi dengan Junaedi Sibay.


Pelantikan ini dinilai melanggar pasal 71 ayat 2 UU nomor 10 tentang Pilkada. Pasalnya, pelantikan yang dilaksanakan tanggal 22 April 2020 itu dilakukan Bupati yang juga petahana di pilkada Banggai.


Bawaslu Banggai pun bereaksi. “Iya, sementara kami lakukan penelusuran,” kata Ketua Bawaslu Banggai, Bece Abd. Junaid yang dikonfirmasi beberapa waktu lalu.


SK pembatalan pelantikan pejabat eselon III. A dilingkup Pemda Banggai

Bahkan kabarnya, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Banggai telah melakukan pemeriksaan. Namun belum ada keterangan resmi dari lembaga yang dihuni tiga institusi tersebut, yakni Bawaslu, Kejaksaan dan Polri. *

(st)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: